Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu Moral Pajak (Tax Morale)?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Moral Pajak (Tax Morale)?

KEPATUHAN pajak menjadi topik yang acap dibahas dan dikaji. Dalam perkembangannya, sejumlah penelitian menunjukkan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh peluang dan tarif pajak, tetapi juga moral pajak (Torgler, 2003).

Moral pajak dinilai dapat menjadi kunci untuk memahami tingkat kepatuhan pajak yang dicapai suatu negara. Pemahaman yang baik tentang heterogenitas individu dalam membentuk moral pajak juga dianggap penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak (Cristina, et al., 2015).

Lantas, apa itu moral pajak (tax morale)?

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Definisi
MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moral adalah ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga bisa berarti suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar (Frecknall-Hughes, 2020).

Dalam konteks ini, moral pajak berarti motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak juga mengacu pada kemauan seseorang untuk mematuhi dan membayar pajak, sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang publik (Torgler dan Schneider, 2005). Simak pula Perspektif Membangun Moral Pajak.

Moral pajak juga mencakup penyesalan atau rasa bersalah atas kecurangan pajak. Menurut Torgler, wajib pajak akan lebih bersedia membayar pajak apabila memiliki penyesalan atau rasa bersalah yang kuat.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Secara lebih luas, Luttmer dan Singhal (2019) mendefinisikan moral pajak sebagai istilah umum yang menggambarkan motivasi nonekonomi sehubungan dengan kepatuhan pajak. Motivasi itu di antaranya motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak.

Motivasi itu juga bisa berdasarkan hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah, seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik. Motivasi lainnya adalah perilaku teman atau pengakuan sosial atau sanksi dari rekan sebaya.

Banyak peneliti atau publikasi yang mengajukan berbagai hasil riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi moral pajak. Misalnya, kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan 3 faktor utama yang memengaruhi moral pajak, yaitu kepuasan pelayanan publik, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi korupsi.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Menurut OECD, rendahnya moral pajak di tengah berbagai tantangan yang sudah ada akan membuat upaya peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak makin berat.
Adapun sejumlah tantangan yang dimaksud antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak. (kaw)

Topik : kamus, kamus pajak, moral pajak, tax morale, pajak, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini