Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Apa Itu Moral Pajak (Tax Morale)?

A+
A-
6
A+
A-
6
Apa Itu Moral Pajak (Tax Morale)?

KEPATUHAN pajak menjadi topik yang acap dibahas dan dikaji. Dalam perkembangannya, sejumlah penelitian menunjukkan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh peluang dan tarif pajak, tetapi juga moral pajak (Torgler, 2003).

Moral pajak dinilai dapat menjadi kunci untuk memahami tingkat kepatuhan pajak yang dicapai suatu negara. Pemahaman yang baik tentang heterogenitas individu dalam membentuk moral pajak juga dianggap penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak (Cristina, et al., 2015).

Lantas, apa itu moral pajak (tax morale)?

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Definisi
MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moral adalah ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga bisa berarti suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar (Frecknall-Hughes, 2020).

Dalam konteks ini, moral pajak berarti motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak juga mengacu pada kemauan seseorang untuk mematuhi dan membayar pajak, sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang publik (Torgler dan Schneider, 2005). Simak pula Perspektif Membangun Moral Pajak.

Moral pajak juga mencakup penyesalan atau rasa bersalah atas kecurangan pajak. Menurut Torgler, wajib pajak akan lebih bersedia membayar pajak apabila memiliki penyesalan atau rasa bersalah yang kuat.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Secara lebih luas, Luttmer dan Singhal (2019) mendefinisikan moral pajak sebagai istilah umum yang menggambarkan motivasi nonekonomi sehubungan dengan kepatuhan pajak. Motivasi itu di antaranya motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak.

Motivasi itu juga bisa berdasarkan hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah, seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik. Motivasi lainnya adalah perilaku teman atau pengakuan sosial atau sanksi dari rekan sebaya.

Banyak peneliti atau publikasi yang mengajukan berbagai hasil riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi moral pajak. Misalnya, kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan 3 faktor utama yang memengaruhi moral pajak, yaitu kepuasan pelayanan publik, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi korupsi.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Menurut OECD, rendahnya moral pajak di tengah berbagai tantangan yang sudah ada akan membuat upaya peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak makin berat.
Adapun sejumlah tantangan yang dimaksud antara lain basis pajak yang sedikit, sektor informal yang besar, tata kelola, dan kapasitas administrasi yang lemah, pendapatan per kapita yang rendah, tingkat tabungan dan investasi domestik yang rendah, serta penghindaran dan penggelapan pajak. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus, kamus pajak, moral pajak, tax morale, pajak, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP