Berita
Selasa, 27 Oktober 2020 | 19:02 WIB
PMK 153/2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:37 WIB
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:41 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (1)
Data & Alat
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Komunitas
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 26 Oktober 2020 | 19:22 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Apa Itu LHP?

A+
A-
40
A+
A-
40
Apa Itu LHP?

MELALUI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020 yang mulai berlaku pada 15 Juni 2020, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan teknis penyesuaian cara pelaksanaan tugas dalam tatanan kenormalan baru di lingkungan Ditjen Pajak (DJP).

Penyesuaian itu salah satunya terkait dengan cara pemeriksaan, mulai dari persiapan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak yang akan diutamakan secara online dengan menggunakan saluran elektronik. Simak KamusBeda Penelitian dan Pemeriksaan’

Secara ringkas, rangkaian tahapan pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Baca Juga: Apa Itu Global Taxation?

Proses pemeriksaan ini kemudian diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan LHP?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka ‘18’ PMK 184/2015, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Laporan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien. Laporan yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan diperlukan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pemeriksaan yang berfokus manajemen penyelesaian pemeriksaan.

Baca Juga: Apa Itu Industri Pionir dalam Tax Holiday?

Setidaknya terdapat dua dasar hukum yang dapat menjadi rujukan untuk memahami lebih lanjut ketentuan terkait dengan LHP. Pertama, PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Kedua, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Beleid ini diterbitkan guna menyeragamkan format LHP sehingga dapat menunjang hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas.

Pasalnya, para stakeholder LHP memerlukan LHP yang ringkas dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya, Tim Pemeriksa memerlukan LHP yang ringkas dan terhubung dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sehingga mudah dalam menyusun LHP.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) membutuhkan LHP yang mudah dipahami serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas hasil pemeriksaan.

Di sisi lain, LHP yang fokus dan jelas dapat digunakan oleh pihak lain yang terkait dengan proses keberatan dan banding sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan dua tujuan. Pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua, untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

LHP Pemeriksaan Uji Kepatuhan
MERUJUK pasal 10 PMK 17/2013 juncto Pasal 6 PER-23/PJ/2013, kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan dua standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

Kedua, LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan minimal memuat: penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan/pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, serta buku dan dokumen yang dipinjam.

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?

LHP juga harus memuat materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang dan simpulan serta usulan pemeriksa. LHP ini menjadi dasar pembuatan nota penghitungan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik di lapangan maupun pemeriksaan kantor dapat diselesaikan dengan dua cara. Pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir. Kedua, membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKP dan atau STP.

LHP Pemeriksaan Tujuan Lain
MERUJUK Pasal 76 PMK 17/2013 juncto Pasal 7 PER-23/PJ/2013, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak. LHP tersebut juga harus disusun sesuai dua standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?

Pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas, serta memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

Kedua, LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat: identitas wajib pajak, penugasan pemeriksaan, dasar/tujuan pemeriksaan, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan dan simpulan dan usul pemeriksa. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Dwelling Time?
Topik : LHP, laporan hasil pemeriksaan, LHP pajak, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 25 Juni 2020 | 00:01 WIB
Terimaksih Ilmunya DDTC...
1
artikel terkait
Rabu, 09 September 2020 | 18:15 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 07 September 2020 | 18:25 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 04 September 2020 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Selasa, 27 Oktober 2020 | 19:02 WIB
PMK 153/2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:37 WIB
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:00 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:40 WIB
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:22 WIB
ARAB SAUDI