Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Utamakan Pemeriksaan Pajak Secara Online

A+
A-
17
A+
A-
17
DJP Utamakan Pemeriksaan Pajak Secara Online

Ilustrasi. Interaksi tatap muka antara fiskus dan wajib pajak di salah satu unit vertikal DJP. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak diutamakan berjalan secara online dengan menggunakan saluran elektronik.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan dalam tatanan kenormalan baru (new normal). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020.

“Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak diutamakan secara online dengan menggunakan saluran elektronik untuk mengurangi Interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak,” demikian kutipan panduan pemeriksaan dalam lampiran beleid itu, dikutip pada Selasa (16/6/2020).

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diutamakan secara online lantaran masih ada wajib pajak, pegawai pajak, dan konsultan pajak yang melaksanakan skema bekerja dari rumah (work from home (WFH).

Adapun guna membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak maupun pihak-pihak terkait sekaligus menjamin pihak tersebut dapat dihubungi, pemeriksa pajak perlu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta account representative wajib pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan komunikasi melalui email, wajib pajak diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis mengenai alamat email resmi wajib pajak sebagai sarana komunikasi yang akan digunakan.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Selain itu, mengingat komunikasi yang akan lebih dilakukan secara online maka pemeriksa pajak harus membuat persetujuan dan kesepakatan dengan wajib pajak mengenai cara/metode, tempat, dan waktu kegiatan pemeriksaan.

Misalnya, penyampaian dokumen pemeriksaan dilakukan menggunakan email, pertemuan dan pembahasan dilakukan melalui video call/conference, serta penyampaian dokumen pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan softicopy.

Adapun persetujuan dan kesepakatan tersebut harus didokumentasikan oleh pemeriksa pajak dan menjadi bagian dari kertas kerja pemeriksaan (KKP). Namun, apabila pelaksanaan kegiatan pemeriksaan mengharuskan interaksi secara langsung maka pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Pemeriksa pajak juga tetap harus mendokumentasikan setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara online dengan menggunakan saluran elektronik. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk gambar email, rekaman audio/video, maupun pesan yang menjadi bagian dari KKP.

Dokumentasi tersebut sangat penting untuk mengantisipasi gugatan/tindakan hukum dari wajib pajak. Selanjutnya, apabila wajib pajak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan secara online maupun secara langsung maka pemeriksa pajak mendokumentasikan hal itu dalam berita acara dan menjadi bagian dari KKP.

Dokumentasi atas penolakan tindakan pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Adapun ketentuan dalam beleid ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020. (kaw)

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Topik : SE-34/2020, SE-33/2020, new normal, saluran elektronik, pemeriksaan, pengawasan, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak