BERITA TERKINI
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron. Foto: Prima/Andri/dpr.go.id
JAKARTA, DDTCNews - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan menelaah laporan keuangan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP).
Wakil Ketua BAKN DPR Herman Khaeron mengatakan opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan rendahnya kepatuhan K/L terhadap kaidah penyusunan laporan keuangan.
"Laporan harus clear, berbasis standar akuntansi pemerintah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi fiskal," katanya, dikutip pada Minggu (27/4/2025).
Empat K/L yang laporan keuangannya diberi opini WDP oleh BPK pada 2023 antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Herman menuturkan laporan keuangan yang disampaikan K/L harusnya berbasis standar akuntansi pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan membantu upaya efisiensi fiskal.
Laporan keuangan dengan opini WDP mengindikasikan adanya masalah yang belum diselesaikan. "Ini berarti masih ada temuan-temuan yang berulang dan belum terselesaikan. Termasuk di antaranya Kementerian Pertanian dan Bapanas," ujarnya.
Pada tahun ini, lanjut Herman, BAKN DPR akan berfokus mendorong perbaikan laporan keuangan K/L yang belum diberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tata kelola anggaran.
"Kami ingin memastikan semua kementerian dan lembaga bisa memenuhi status WTP. Ini penting sebagai fondasi transparansi dan efisiensi pemerintahan," tuturnya. (rig)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews
