Fokus
Literasi
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu KIHT?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu KIHT?

PADA 13 Juli 2020 pemerintah telah memberikan izin pengelolaan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pembentukan dan pemberian izin KIHT tersebut menjadi yang perdana di Indonesia.

Tidak hanya di Kabupaten Soppeng, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah berkomitmen membentuk KIHT lain di berbagai daerah. Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan DJBC akan segera menyerahkan izin pengelolaan KIHT setelah persiapannya selesai.

Pembentukan KIHT juga mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa. Mantan Bupati Kudus ini menyampaikan dukungannya kepada Menteri Keuangan. Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah yang menjadi sentra tembakau agar mendukung penuh pendirian KIHT.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KIHT?

Definisi
KETENTUAN mengenai KIHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020. Berdasarkan beleid tersebut kawasan industri hasil tembakau (KIHT) adalah kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau.

Sebagai kawasan pemusatan kegiatan industri, KIHT dilengkapi prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau. KIHT disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau atau disebut juga dengan pengusaha kawasan.

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar

Pengusaha kawasan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia yang mengusahakan KIHT. Merujuk Pasal 2 ayat (1) PMK 21/2020, pembentukan KIHT ditujukan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai serta perekonomian daerah.

KIHT sendiri diperuntukan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah. Pengertian industri kecil dan menengah dalam beleid ini merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Adapun ketentuan klasifikasi industri kecil dan menengah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.64/2016. Berdasarkan permenperin ini klasifikasi industri kecil menengah disusun berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Baca Juga: Apa Itu Data CSV?

Secara lebih terperinci, Permenperin No.64/2016 menjabarkan industri kecil adalah industri dengan nilai investasi di bawah Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang.

Sementara itu, industri menengah adalah industri dengan nilai investasi minimal Rp1 miliar dan jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang atau industri dengan nilai investasi maksimal Rp15 miliar dan jumlah tenaga kerja minimal 20 orang.

Hal ini berarti klasifikasi IKM dalam ketentuan KIHT berbeda dengan kriteria UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018, pengusaha kecil dalam pajak pertambahan nilai (PPN), maupun kriteria UMKM yang disusun berdasarkan aset dan omzet dalam Undang-Undang No.20/2008.

Baca Juga: Apa Itu Jalur Merah, Kuning, Hijau dan Mita?

Adapun guna mendapatkan izin KIHT, calon pengusaha kawasan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua kewajiban sebagai pengusaha kawasan.

Permohonan dan surat pernyataan itu disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai atau secara tertulis. Jika permohonan dan surat pernyataan telah diterima lengkap, kepala kantor wilayah atau kantor pelayanan utama akan melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.

Tujuan KIHT
SELAIN untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau, pembentukan KIHT juga ditujukan untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan, daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau.

Baca Juga: Apa Itu Biaya Jabatan?

Tidak hanya itu, pembentukan KIHT juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dilakukan dengan memberikan kemudahan berusaha pada kawasan industri tembakau.

Di sisi lain, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan KIHT diperlukan untuk mencegah peredaran rokok ilegal di suatu wilayah. Sementara itu, Deni mengatakan KIHT akan menjadi area produksi bagi produsen rokok berskala kecil secara legal.

Deni menambahkan DJBC akan bertindak sebagai fasilitator dan pembina para produsen rokok yang beroperasi di KIHT. Sementara itu, pengelola KIHT akan menyediakan jasa cacah tembakau atau linting rokok untuk para pelaku usaha kecil di KIHT yang tidak memiliki mesin.

Baca Juga: ‘Dialog Pengusaha & Petani Jadi Cikal Bakal KIHT Terpadu’

Fasilitas di KIHT
GUNA merealisasikan tujuan pembentukan KIHT, pengusaha pabrik yang bergabung dalam KIHT diberikan 3 kemudahan. Pertama, kemudahan perizinan berusaha berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi untuk lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Adapun ketentuan luas bangunan tersebut merupakan salah satu syarat fisik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Persyaratan untuk mendapatkan NPPBKC yang lebih terperinci diatur dalam PMK No.66/2018

NPPBKC sendiri merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

Baca Juga: Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

Kedua, kemudahan kegiatan berusaha berupa kerja sama untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan. Kerja sama ini dilakukan oleh pengusaha pabrik yang berada di dalam satu KIHT yang sama dan dijalankan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Ketiga, penundaan pembayaran cukai. Penundaan ini diberikan dengan menggunakan jaminan bank. Jangka waktu penundaan diberikan selama 90 hari terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu DBH Pajak?
Topik : KIHT, kamus, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ali Zeindra

Senin, 20 Juli 2020 | 22:59 WIB
#MariBicara alangkah baiknya jika pembatasan, ruang lingkup maupun definisi mengenai pengusaha kecil, menengah atau UMKM di bidang perindustrian, perpajakan (PPh dan PPN) serta cukai memiliki indikator yang sama. Baik itu secara omset, jumlah asset, dan jumlah pekerja. Sehingga hal ini mempermudah P ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 17 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 15:45 WIB
PP 52/2020
Rabu, 30 September 2020 | 15:15 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:12 WIB
PMK 134/2020
Rabu, 30 September 2020 | 13:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 30 September 2020 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK