Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Hutan Produksi, Tanaman, dan Alam dalam PBB Perhutanan?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Hutan Produksi, Tanaman, dan Alam dalam PBB Perhutanan?

TANAH dan bangunan merupakan komoditas yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan. Untuk itu, negara mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai barang ekonomi maupun tempat tinggal, salah satunya melalui pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pengenaan PBB terklasifikasi menjadi beberapa sektor, salah satunya sektor perhutanan. Apabila ditinjau berdasarkan fungsinya, dalam Pasal 6 UU Kehutanan pemerintah membagi hutan menjadi 3 jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Merujuk Pasal 3 ayat (1) UU PBB, hutan konservasi dan hutan lindung tidak dikenakan PBB karena merupakan objek yang dikecualikan. Untuk itu, hutan yang disasar dalam PBB Perhutanan hanyalah hutan produksi.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Hutan produksi ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu hutan tanaman dan hutan alam. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan hutan produksi, hutan tanaman, dan hutan alam dalam PBB Perhutanan?

Definisi
PENGENAAN PBB sektor perhutanan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-36/PJ/2011 s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER - 42/PJ/2015. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 PER - 42/PJ/2015 PBB sektor perhutanan atau disebut PBB Perhutanan adalah:

“Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan”

Baca Juga: Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) kegiatan usaha perhutanan meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan dalam 7 hal, yaitu (i) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE; (ii) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; (iii) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;

(iv) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; (v) Hak Pengusahaan Hutan; (vi) Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau (vii) Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.

Adapun yang dimaksud dengan hutan produksi, sesuai dengan Pasal 1 angka 4, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu hutan tanaman dan hutan alam.

Baca Juga: Beda Formulir SPT 1770 S dan 1770 SS

Hutan tanaman, sesuai dengan Pasal 1 angka 5, adalah hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 6 hutan alam adalah hutan produksi yang didalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan.

Perbedaan jenis hutan produksi ini memengaruhi tata cara perhitungan PBB Perhutanan. Pasalnya, cara menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada hutan tanaman dan hutan alam berbeda. Penentuan NJOP pada hutan tanaman akan memperhitungkan Standar Investasi Tanaman (SIT).

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-VI dan 1721-VII?

SIT, sesuai dengan Pasal 1 angka 14, adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Sementara itu, dalam penentuan NJOP hutan alam tidak memperhitungkan SIT melainkan angka kapitalisasi.

Angka kapitalisasi digunakan karena di hutan alam tidak ada proses penanaman, sehingga SIT tidak dapat dihitung. Pasal 1 angka 15 mendefinisikan angka kapitalisasi sebagai angka pengali tertentu untuk mengonversi pendapatan bersih setahun menjadi nilai bumi areal produktif pada hutan alam.

Adapun yang dimaksud dengan areal produktif pada hutan alam adalah areal blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal blok pemanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Baca Juga: Memahami Definisi dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Simpulan
PBB Perhutanan menyasar kegiatan usaha perhutanan pada hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu hutan tanaman dan hutan alam.

Hutan tanaman adalah hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan.

Sementara itu, hutan alam adalah hutan produksi yang didalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan.

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

Untuk mencari istilah perpajakan lain dengan lebih mudah, Anda dapat mengunjungi kanal Glosarium Perpajakan pada laman Perpajakan.id. Melalui kanal tersebut anda dapat mencari istilah perpajakan yang telah disusun secara alfabetis.

Setiap istilah dalam kanal tersebut telah disertai dengan definisi dan dilengkapi tautan yang berisi penjabaran atau pendalaman. Tautan yang diberikan akan mengarah pada laman DDTCNews yang sangat relevan dengan istilah dalam Glosarium Perpajakan. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Bukti Penerimaan Negara?
Topik : hutan produksi, PBB Perhutanan, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 13 Januari 2021 | 18:06 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 11 Januari 2021 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 08 Januari 2021 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 28 Februari 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 28 Februari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SERANG
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 28 Februari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 10:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Minggu, 28 Februari 2021 | 07:01 WIB
AFRIKA SELATAN