Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bangun Guna Serah?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Bangun Guna Serah?

PESATNYA perkembangan sektor bisnis menyebabkan kebutuhan akan modal, di antaranya dana dan tanah, yang semakin besar. Namun, tidak semua pelaku usaha dalam praktiknya memiliki dana sekaligus hak atas tanah sebagai modal untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong diperlukannya kerja sama investasi dengan pihak lain. Kerja sama tersebut salah satunya dapat dijalin dalam suatu perjanjian kerja sama dengan skema build, operate, and transfer/BOT (bangun guna serah).

Bentuk kerja sama investasi dengan sistem bangun guna serah ini telah banyak dilakukan baik antara pemerintah dan investor maupun antara pemilik lahan dan investor. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan bangun guna serah?

Baca Juga: Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Definisi Universal
MERUJUK IBFD International Tax Glossary (2015), skema build-operate-transfer adalah skema di mana kontraktor akan membangun, membiayai, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur.

Fasilitas ini biasanya akan terbatas pada area prioritas, atau sektor pilihan, seperti yang ditentukan oleh negara berkembang yang menjadi tuan rumah.

Dalam keadaan tertentu, kontraktor asing dapat mengadakan joint venture yang dapat berupa kontrak atau ekuitas, dengan pihak lokal. Kontraktor akan memungut biaya, sewa, dan biaya lain yang sesuai untuk mengganti investasinya dan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang wajar.

Baca Juga: Beda Formulir SPT 1770 S dan 1770 SS

Fasilitas itu selanjutnya ditransfer ke pemerintah yang menjadi tuan rumah, atau bagian politik atau administrasi lain, pada akhir jangka waktu tertentu.

Adapun varian BOT mencakup skema bangun-suplai-operasi (build-supply-operate), bangun-sewa-transfer (build-lease-transfer), dan rehabilitasi-operasi-transfer (rehabilitate-operate-transfer).

Padanan Istilah
ISTILAH bangun guna serah tercantum dan tersebar dalam banyak aturan. Namun, aturan bangun guna serah yang secara spesifik berkaitan dengan pajak tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 248/KMK.04/1995 jo. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-38/PJ.4/1995. Merujuk pada Pasal 1 KMK 248/1995, bangun guna serah adalah:

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-VI dan 1721-VII?

“Bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah berakhir”

Berdasarkan definisi itu dapat diketahui jika terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian bangun guna serah. Pertama, investor, yaitu pihak yang diberikan hak untuk mendirikan bangunan dan menggunakan atau mengusahakan bangunan tersebut selama masa perjanjian bangun guna serah.

Kedua, pemegang hak atas tanah, yaitu pihak yang memberikan hak atas tanah kepada investor. Adapun bangunan yang didirikan oleh investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko (ruko), hotel, dan/atau bangunan lainnya.

Baca Juga: Memahami Definisi dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Selain KMK 248/1995 dan SE Dirjen Pajak No.SE-38/PJ.4/1995, ketentuan mengenai bangun guna serah juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2017. Mengacu pada Pasal 1 angka 3 PP 34/2017, bangun guna serah didefinisikan sebagai:

“Bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya.”

Skema perjanjian bangun guna serah ini dapat memberikan beragam jenis penghasilan baik kepada investor maupun pemegang hak atas tanah. Investor salah satunya dapat memperoleh penghasilan dari pengusahaan bangunan seperti penghasilan pengusahaan hotel, pusat fasilitas olah raga.

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

Sementara itu, pemegang hak atas tanah salah satunya dapat memperoleh penghasilan dari pembayaran berkala investor selama masa perjanjian bangun guna serah. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam KMK No. 248/1995 jo. SE Dirjen Pajak No.SE - 38/PJ.4/1995, dan PP 34/2017

Contoh perjanjian bangun guna serah, misalnya PT. A sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian bangun guna serah dengan PT. B untuk membangun gedung perkantoran. Setelah proses pembangunan selesai, PT. B mempunyai hak menggunakan bangunan tersebut selama 20 tahun.

Adapun setiap bulan sepanjang 20 tahun tersebut PT. B akan membayarkan Rp100 juta kepada PT. A dan di akhir masa bangun guna serah PT. B menyerahkan bangunan perkantoran tersebut kepada PT. A.

Baca Juga: Apa Itu Bukti Penerimaan Negara?

Simpulan
BERDASARKAN definisi yang telah dipaparkan dapat diketahui jika bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT adalah perjanjian antara 2 pihak. Pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk didirikan suatu bangunan oleh pihak kedua (investor).

Pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua juga wajib mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya kepada pemegang hak atas tanah setelah atau sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir. (Bsi)

Baca Juga: Definisi dan Sejarah Pengaturan Cukai
Topik : bangun guna serah, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Januari 2021 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 08 Januari 2021 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 18:28 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Senin, 04 Januari 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA