Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa Itu Account Representative (AR)?

A+
A-
13
A+
A-
13
Apa Itu Account Representative (AR)?

MELALUI Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.01/2021, Kementerian Keuangan mengubah tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah account representative (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP). Perubahan tersebut merupakan bagian dari reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP).

Perubahan aturan ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas AR pada KPP. Perubahan tugas dalam PMK 45/2021 membuat AR hanya berfokus untuk melakukan pengawasan pajak. Lantas, sebenarnya apa itu account representative?

Definisi
ACCOUNT Representative (AR) adalah jabatan pelaksana pada KPP dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 PMK 45/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Adapun jabatan dan peringkat jabatan bagi AR mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, jabatan dan peringkat jabatan bagi AR di lingkungan KPP ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang secara administratif membawahi KPP berkenaan untuk dan atas nama pejabat pimpinan tinggi madya.

Definisi AR yang kini memuat 'jabatan pelaksana' dan 'beberapa tingkatan jabatan' ini berbeda dengan definisi AR yang dimuat dalam beleid terdahulu. Sebelumnya, berdasarkan PMK No. 79/PMK.01/2015 AR adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai AR pada KPP.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Selain definisi, PMK 45/2021 juga membuat AR kini tidak lagi dibagi menjadi 2 fungsi sebagaimana pada PMK 79/2015. Sebelumnya, berdasarkan PMK 79/2015 AR terdiri atas 2 fungsi, yang meliputi: (i) fungsi pelayanan dan konsultasi; dan (ii) fungsi pengawasan dan penggalian potensi.

Perubahan ini menunjukan AR yang dulu juga berperan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak, kini hanya berfokus melakukan pengawasan pajak. Kendati demikian, salah satu tugas AR masih berkaitan dengan penyuluhan dan konseling.

Namun, tugas penyuluhan dan konseling yang dilakukan AR ini hanya terkait dengan penyusunan konsep imbauan dan konseling kepada wajib pajak. Sementara itu, fungsi pelayanan dilimpahkan pada pejabat lain salah satunya fungsional penyuluh pajak atau asisten penyuluh pajak.

Baca Juga: Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak merupakan jabatan baru yang diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) 49/2020 dan Permenpan-RB 50/2020. Simak “AR Fokus Pengawasan, DJP Tunjuk Pegawai Lain untuk Jalankan Pelayanan

Adapun berdasarkan PMK 45/2021 AR memiliki 7 tugas. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai yang menduduki jabatan sebagai AR bertanggungjawab kepada pejabat pengawas yang menjadi atasan langsungnya.

Definisi Terdahulu
PEMBENTUKAN AR menjadi salah satu fokus kegiatan dan langkah reformasi administrasi perpajakan sejak tahun 2002. Hal ini tertuang dalam Lampiran Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blueprint) Kebijakan DJP Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.

Baca Juga: Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Keberadaan AR ini pertama kali diterapkan pada KPP yang telah mengimplementasikan organisasi modern. AR saat itu mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Dasar hukum penetapan AR adalah KMK No.98/KMK.01/2006 s.t.d.d. PMK 68/PMK.01/2008. Berdasarkan aturan ini, kala itu AR didefinisikan sebagai pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di KPP yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Seiring berjalannya waktu, peraturan itu direvisi dengan PMK 79/2015 yang memisahkan fungsi dan tugas AR menjadi 2 fungsi dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya.

Baca Juga: 'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Dalam perkembangan selanjutnya, tugas AR kembali direvisi dengan PMK 45/2021 yang memfokuskan AR untuk melakukan pengawasan pajak. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Apa Itu Account Representative, AR, definisi, kamus pajak, kamus kebijakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 September 2022 | 10:00 WIB
ORI022

Siap-Siap, ORI022 Bakal Terbit Pekan Depan dengan Kupon 5,95%

Jum'at, 23 September 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Imbas BBM Naik, BI Sebut Lonjakan Harga Barang akan Terasa 3 Bulan

Jum'at, 23 September 2022 | 08:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kerja Pemeriksa Pajak Pakai Sistem Klaster, Begini Kata DJP

Kamis, 22 September 2022 | 17:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Tunai untuk 3 BUMN, Buat Apa Saja?

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara