Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Apa Bedanya Cukai Rokok dan Pajak Rokok? Simak di Sini

A+
A-
39
A+
A-
39
Apa Bedanya Cukai Rokok dan Pajak Rokok? Simak di Sini

Ilustrasi. (Foto: vajiramias.com)

MENTERI Keuangan merilis beleid yang menginstruksikan agar pemerintah daerah memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk bidang kesehatan sebagai penyokong dana kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona (COVID-19).

Instruksi pemanfaatan dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.07/2020. Adapun yang dimaksud dengan DBH CHT adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

CHT sendiri merupakan cukai yang dikenakan pada hasil pengolahan tembakau, salah satunya rokok. Hal ini berarti rokok merupakan salah satu produk yang dikenakan cukai atau biasa disebut cukai rokok. Di sisi lain, rokok juga merupakan salah satu jenis dari pajak daerah.

Baca Juga: DJBC Berikan Warning! Hati-Hati Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai

Lantas, apa sebenarnya perbedaan dari cukai rokok dan pajak rokok?

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.11/1995 jo. UU No.39/2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai. Simak karakteristik barang kena cukai pada kamus ’Apa itu Barang Kena Cukai’

Salah satu jenis barang yang memenuhi karakteristik tersebut adalah hasil tembakau. Cukai atas hasil tembakau dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai cukai rokok. Namun, UU No. 28/2009 tidak menjabarkan definisi dari cukai rokok.

Baca Juga: Tekan Peredaran Rokok & Miras Ilegal, DJBC Gencarkan Penindakan

Akan tetapi, apabila merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2007, cukai rokok dapat didefinisikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 28/2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daearah tingkat I atau Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan dapat diketahui bahwa rokok dikenakan dua jenis pungutan, yaitu cukai dan pajak. Namun, bukan berarti rokok terkena pungutan berganda. Definisi dan lembaga pemungut atas cukai rokok dan pajak rokok berbeda.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Subjek/Wajib Cukai dan Subjek/Wajib Pajak

SUBJEK dan wajib cukai rokok tidak disebutkan secara gamblang dalam UU No. 11/1995 maupun perubahanya. Namun, berdasarkan Pasal 7 UU No 11/1995 dapat diketahui bahwa cukai harus dilunasi oleh pengusaha pabrik atau importir.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa cukai rokok memiliki subjek dan wajib cukai rokok yang sama yaitu pengusaha pabrik atau importir. Kendati demikian, pengusaha paabrik atau importir tersebut dapat mengalihkan beban tersebut kepada konsumen akhir atau pemikul pajak sebenarnya (Surono, 2011).

Baca Juga: DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 28/2009, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Adapun wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dengan demikian, dari sisi subjek dan wajib cukai rokok dan pajak rokok terdapat sedikit perbedaan. Namun, pada hakikatnya kedua pungutan ini merupakan pungutan yang menyasar konsumen akhir sebagai pemikul beban yang sebenarnya.

Objek, Dasar Pengenaan, dan Tarif

Baca Juga: Peringati HBC ke-76, Dirjen Bea Cukai Singgung Reformasi Berkelanjutan

OBJEK cukai rokok adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatan. Sementara itu, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Adapun yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

Berdasarkan Pasal 1 PMK No.146/PMK.010/2017 jo. PMK No. 152/PMK.010/2019, yang menjadi dasar dalam perhitungan cukai adalah Harga Jual Eceran (HJE). Sementara itu, berdasarkan pada Pasal 28 UU Nomor 28/2009, dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Terdapat dua jenis tarif cukai yang dikenakan pada rokok, yaitu tarif berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau (spesifik) dan tarif berupa persentase dari harga dasar (ad valorem).

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Secara lebih terperinci, berdasarkan Pasal 6 PMK No.146/PMK.010/2017, cukai hasil tembakau untuk produk konvensional yaitu rokok dikenakan tarif spesifik. Sementara itu, untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) atau tembakau alternatif dikenakan cukai dengan tarif ad valorem.

Adapun tarif terbaru untuk produk rokok tercantum dalam lampiran III dan IV PMK No. 152/PMK.010/2019. Tarif ditetapkan berdasarkan pada jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, dan Batasan HJE per batang atau gram, yang ditetapkan oleh menteri.

Sementara itu, tarif untuk HPTL tercantum dalam lampiran PMK No. 156/PMK. 010/2018. Besaran tarif ad valorem atas HPTL dalam PMK tersebut ditetapkan sebesar 57% dari HJE yang merupakan tarif maksimal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007. Anda juga dapat menyimak analisis tentang kebijakan cukai atas HPTL pada artikel ‘Meninjau Desain Cukai atas Produk Tembakau Alternatif’.

Baca Juga: Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Lantas, bagaimana dengan tarif pajak rokok? Berdasarkan UU No. 28/2009, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Contoh Perhitungan

TERDAPAT sebungkus rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) golongan 1 yang berisi 16 batang. Berdasarkan PMK No. 152/PMK.010/2019, rokok jenis ini dikenakan tarif cukai Rp740/batang. Dengan demikian, atas sebungkus rokok ini akan dikenai cukai dengan cara mengalikan tarif cukai dengan jumlah batang rokok. Dengan demikian, cukai yang akan dipungut adalah Rp740 x 16 batang = 11.840

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Selanjutnya, atas sebungkus rokok ini akan dikenai pajak rokok. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 28/2009, besaran pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besaran cukai yang dipungut. Dengan demikian, besaran pajak rokok yang dipungut adalah 10%x 11.840=1.184.

Kendati cukai rokok dan pajak rokok merupakan pungutan yang berbeda, berdasarkan Pasal 27 UU No. 28/2009, pajak rokok dipungut oleh instansi yang berwenang memungut cukai rokok bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Dengan demikian, meskipun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pajak rokok juga dipungut oleh DJBC. Namun, DJBC akan menyalurkan pajak yang telah dipungut pada rekening kas umum daerah provinsi. (kaw)

Baca Juga: Mengenal Kawasan Industri Hasil Tembakau

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, cukai rokok, pajak rokok, cukai CHT, bea cukai, rokok

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 September 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Perlu Berlanjut, Ini Alasannya

Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID

Yakin Sudah Tahu 25 Istilah Terkait PPN Ini? Cek di Sini Penjelasannya

Rabu, 14 September 2022 | 18:00 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Audit Cukai?

Rabu, 14 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

DJBC Gandeng TNI & Kejaksaan Agung Optimalkan Pengawasan, Seperti Apa?

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya