Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Antisipasi Tax Exposure, Kajian Diagnostik Pajak Perlu Ada Sebelum IPO

A+
A-
6
A+
A-
6
Antisipasi Tax Exposure, Kajian Diagnostik Pajak Perlu Ada Sebelum IPO

Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services DDTC Deborah dalam webinar bertajuk Initial Public Offering and Tax: What to Know and Prepare yang diadakan DDTC Academy dan BEI. Kamis (2/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kajian diagnostik pajak atau tax diagnostic review dinilai perlu dilakukan oleh perusahaan yang akan mencatatkan saham perdananya atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services DDTC Deborah mengatakan kajian diagnostik pajak diperlukan sebagai analisis awal agar perusahaan yang akan IPO dapat mengetahui maupun mengelola risiko dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

"Dengan identifikasi di awal, kita bisa mengantisipasi tax exposure yang kemungkinan akan muncul pada masa yang akan datang," katanya dalam webinar bertajuk Initial Public Offering and Tax: What to Know and Prepare, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Sebelum IPO, lanjut Deborah, perbaikan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sehingga kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebelumnya dilakukan perusahaan tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Dalam kajian diagnostik pajak, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, meminta data kepada perusahaan terkait dengan pajak yang akan direviu. Kedua, mereviu pembukuan perusahaan serta kontrak dan dokumen terkait.

Ketiga, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba rugi) dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang terutang pajak, baik PPh maupun PPN. Keempat, mengidentifikasi potensi pajak dari segala transaksi yang ada.

Baca Juga: Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Kelima, menghitung jumlah objek pajak dan potensi objek pajak yang mungkin timbul dari setiap transaksi yang ada. Keenam, memperhatikan sanksi perpajakan yang terkait dengan penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Ketujuh, menghitung perkiraan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar dan berapa jumlah pajak yang kurang bayar (apabila ada), serta berapa potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari.

Selain itu, lanjut Deborah, terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak. Salah satunya penurunan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan yang berlaku umum. Saat ini, tarif PPh badan bagi perusahaan terbuka sebesar 19%.

Baca Juga: Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum bisa mendapatkan penurunan tarif sebesar 3%. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 30/2020, jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek paling sedikit sebesar 40%.

Tak hanya itu, saham yang beredar di bursa efek harus paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak. Setiap pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan ini harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak.

"Sejauh ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan penurunan tarif ini. Sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuannya itu, fasilitas penurunan tarif bagi wajib pajak yang IPO bisa didapatkan," ujar Deborah dalam webinar yang diadakan DDTC Academy dan BEI. (rig)

Baca Juga: Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Amankan 'Leadership' di Level Global

Topik : ddtc, IPO, BEI, pajak, kajian diagnostik pajak, bursa efek, perusahaan terbuka, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dirjen Bea Cukai Beberkan Strategi Pengumpulan Cukai Rokok 2022

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:39 WIB
KESADARAN PAJAK

Imbau Masyarakat, DJP: Pajak Bukan Momok yang Mesti Ditakutkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Pajak Penghasilan yang Dilaporkan dengan SPT Masa Unifikasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:00 WIB
SE-52/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang