Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Antisipasi Tax Exposure, Kajian Diagnostik Pajak Perlu Ada Sebelum IPO

A+
A-
6
A+
A-
6
Antisipasi Tax Exposure, Kajian Diagnostik Pajak Perlu Ada Sebelum IPO

Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services DDTC Deborah dalam webinar bertajuk Initial Public Offering and Tax: What to Know and Prepare yang diadakan DDTC Academy dan BEI. Kamis (2/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kajian diagnostik pajak atau tax diagnostic review dinilai perlu dilakukan oleh perusahaan yang akan mencatatkan saham perdananya atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services DDTC Deborah mengatakan kajian diagnostik pajak diperlukan sebagai analisis awal agar perusahaan yang akan IPO dapat mengetahui maupun mengelola risiko dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

"Dengan identifikasi di awal, kita bisa mengantisipasi tax exposure yang kemungkinan akan muncul pada masa yang akan datang," katanya dalam webinar bertajuk Initial Public Offering and Tax: What to Know and Prepare, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Sebelum IPO, lanjut Deborah, perbaikan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sehingga kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebelumnya dilakukan perusahaan tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Dalam kajian diagnostik pajak, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, meminta data kepada perusahaan terkait dengan pajak yang akan direviu. Kedua, mereviu pembukuan perusahaan serta kontrak dan dokumen terkait.

Ketiga, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba rugi) dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang terutang pajak, baik PPh maupun PPN. Keempat, mengidentifikasi potensi pajak dari segala transaksi yang ada.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Kelima, menghitung jumlah objek pajak dan potensi objek pajak yang mungkin timbul dari setiap transaksi yang ada. Keenam, memperhatikan sanksi perpajakan yang terkait dengan penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Ketujuh, menghitung perkiraan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar dan berapa jumlah pajak yang kurang bayar (apabila ada), serta berapa potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari.

Selain itu, lanjut Deborah, terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak. Salah satunya penurunan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan yang berlaku umum. Saat ini, tarif PPh badan bagi perusahaan terbuka sebesar 19%.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum bisa mendapatkan penurunan tarif sebesar 3%. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 30/2020, jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek paling sedikit sebesar 40%.

Tak hanya itu, saham yang beredar di bursa efek harus paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak. Setiap pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan ini harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak.

"Sejauh ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan penurunan tarif ini. Sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuannya itu, fasilitas penurunan tarif bagi wajib pajak yang IPO bisa didapatkan," ujar Deborah dalam webinar yang diadakan DDTC Academy dan BEI. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Topik : ddtc, IPO, BEI, pajak, kajian diagnostik pajak, bursa efek, perusahaan terbuka, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:51 WIB
DATA PPS HARI INI

Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut