AUSTRALIA

Anthony Albanese Unggul di Pemilu 2022, Janji Pungut Pajak Secara Adil

Dian Kurniati | Senin, 23 Mei 2022 | 10:30 WIB
Anthony Albanese Unggul di Pemilu 2022, Janji Pungut Pajak Secara Adil

Pemimpin Oposisi Australia, Anthony Albanese tersenyum setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di Marrickville Town Hall pada hari Pemilihan Federal, di Sydney, Australia, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/AAP/Lukas Coch/via REUTERS/rwa/sad.

CANBERRA, DDTCNews - Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese unggul dalam pemilihan perdana menteri Australia 2022 pada 21 Mei 2022.

Albanese menyatakan bakal bekerja lebih baik dari Perdana Menteri Scott Morrison. Dia menyebut dirinya sebagai pembangun dan akan bekerja untuk semua masyarakat Australia.

"Apakah itu membangun jalan atau membangun hubungan, membangun jaringan kereta api atau membangun koneksi, membangun masa depan yang lebih baik selalu menjadi tujuan saya," katanya, dikutip pada Senin (23/5/2022).

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Albanese berjanji akan menjalankan pemerintahannya secara adil, tanpa ada orang yang ditahan atau tertinggal. Sejumlah rencana juga telah disusun untuk dapat direalisasikan selama periode pemerintahannya.

Dari aspek pajak, ia menjanjikan perusahaan multinasional akan membayar pajak secara adil. Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan multinasional akan menghadapi tindakan keras jika melakukan upaya penghindaran pajak.

Albanese bersama Partai Buruh juga mendukung proposal Pilar 2 OECD yang akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum 15%. Nanti, ia juga akan berkonsultasi dengan para pelaku industri mengenai kebijakan pajaknya.

Baca Juga:
WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Hal lain yang bakal dilakukan Albanese di antaranya membuat harga kendaraan listrik lebih terjangkau dan menyiapkan semua infrastruktur pendukungnya seperti jalan raya dan stasiun pengisian daya.

Ada pula rencana memperkuat sistem asuransi Medicare dengan membentuk Strengthening Medicare Fund yang disuntik dana AU$250 juta per tahun selama 4 tahun.

Di sisi ketenagakerjaan, Partai Buruh bakal mengkaji skema penghitungan kenaikan gaji para pekerja, termasuk mendukung kenaikan upah minimum hingga 5,1% untuk mengimbangi inflasi.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Seperti dilansir news.com.au, Albanese juga akan mendorong lebih banyak investasi dalam proyek manufaktur dan membentuk National Reconstruction Fund dengan dana AU$15 miliar.

Dari angka tersebut, dana AU$1 miliar akan dipakai untuk investasi dalam proyek manufaktur di bidang transportasi, pertahanan, sumber daya, pertanian dan pengolahan makanan, ilmu kedokteran, energi terbarukan, serta teknologi rendah emisi.

Selain itu, dana AU$ 1 miliar lainnya akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi penting seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan, robotika, dan pengembangan perangkat lunak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak