Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Anies Revisi Pergub Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

A+
A-
19
A+
A-
19
Anies Revisi Pergub Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbarui peraturan gubernur yang menjadi landasan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pembebasan PBB-P2 diberikan untuk guru, dosen, veteran, pahlawan, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, dan pensiunan PNS serta TNI/Polri. Pergub yang dimaksud adalah Pergub 19/2021. Pergub terbaru ini merevisi beleid sebelumnya, yakni Pergub 42/2019.

“Untuk mewujudkan prinsip proporsionalitas dalam pemberian pembebasan, Pergub 42/2019 ... perlu diubah," bunyi bagian pertimbangan Pergub 19/2021, dikutip pada Kamis (22/4/2021).

Baca Juga: Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Pada Pergub 19/2021, terdapat ayat baru yang mempermudah ketentuan mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur untuk memperoleh fasilitas pembebasan PBB. Mereka bisa tidak perlu melampirkan fotokopi KTP yang beralamat di DKI Jakarta dalam mengurus fasilitas pembebasan PBB.

Adapun guru, dosen, veteran, pahlawan, dan pensiunan PNS serta TNI/Polri wajib menunjukkan KTP yang beralamat di DKI Jakarta untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PBB.

Dalam pergub tersebut, Anies juga mempertegas jenis objek PBB yang bisa mendapatkan fasilitas PBB. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (5), pembebasan PBB hanya diberikan atas 1 objek yang berupa rumah tinggal nonkomersial atau rumah susun. Pada pergub sebelumnya, hanya disebutkan pembebasan PBB berlaku atas 1 objek pajak tanpa diperinci jenis objeknya.

Baca Juga: Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Adapun pembebasan PBB di DKI Jakarta dapat diberikan bahkan bila wajib pajak yang berhak menerima fasilitas tersebut telah meninggal dunia.

Janda, duda, atau keluarga dari veteran, pahlawan, penerima tanda kehormatan, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur boleh mendapatkan fasilitas PBB sampai dengan garis keturunan 3 derajat ke bawah. Dengan demikian, veteran, anak veteran, dan cucu veteran dapat memanfaatkan fasilitas pajak ini.

Janda, duda, atau keluarga dari guru, dosen, pensiunan PNS serta TNI/Polri hanya bisa mendapatkan fasilitas ini sampai dengan garis keturunan 2 derajat ke bawah. (kaw)

Baca Juga: Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Topik : DKI Jakarta, insentif pajak, pajak daerah, pembebasan pajak, PBB, Anies Baswedan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 10:10 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

Selasa, 21 September 2021 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap