ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB
Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Penyelenggara hadiah undian bisa melakukan revisi atau edit pada bukti potong (bupot) yang telanjur direkam selama belum dilakukan pelaporan SPT Masa Pph unifikasi. Perubahan ini dilakukan apabila ada kesalahan input data dalam pembuatan bukti potong, misalnya untuk pajak hadiah.

Cara melakukan revisi atas bukti potong, akses Menu Pajak Penghasilan, lalu pilih Sub Menu Pph Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23. Kemudian pilih Daftar Bp Ps 4(2), 15, 22, 23; lalu pilih Periode; tekan tombol Aksi Edit pada Bukti Potong yang ingin dilakukan perubahan.

"Apabila bukti potong yang salah tersebut telah dilaporkan maka penyelenggara hadiah undian bisa melakukan pembetulan bukti potong di menu yang sama," tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam Buku Saku Pajak Atas Hadiah Undian, dikutip pada Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga:
Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Perlu diingat, pembetulan bukti potong tidak dapat mengubah nomor, masa pajak, dan identitas pihak yang dipotong. Dalam hal bagian yang ingin diganti adalah indentitas pihak yang dipotong tetapi bukti potong telah dilaporkan dalam SPT Masa Pph Unifikasi, penyelenggara dapat melakukan pembatalan dan melakukan penambahan dengan merekam bukti potong baru pada masa pajak yang sama.

Atas perubahan dan pembetulan yang telah dilakukan, penyelenggara kemudian melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Perubahan atau pembetulan tidak dapat dilakukan apabila atas masa pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka oleh DJP.

Sebagai pengingat, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPh, salah satu objek pajak penghasilan adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK di DJP Online Salah Tulis, WP Harus Ubah Data ke KPP Terdaftar

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC