Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

A+
A-
14
A+
A-
14
5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

Ilustrasi. (BPKP)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan setidaknya terdapat 5 area yang memiliki risiko tinggi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi Covid-19.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Faisal mengatakan pada masa pandemi, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas dan kecepatan saja tidak cukup. Pengawalan dengan prinsip tepat sasaran dan akuntabel harus dijalankan.

"Kombinasi antara kecepatan dan akuntabilitas harus berusaha didekatkan karena kecepatan sering kali mengabaikan akuntabilitas," katanya dalam keterangan resmi di laman BPKP, dikutip pada Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: 40% Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Wajib Dipasok UMK & Koperasi

Faisal menyebut terdapat 5 area yang berisiko dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi. Pertama, risiko sudah dimulai pada tahap perencanaan dengan sering kali muncul identifikasi kebutuhan barang dan jasa tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan.

Kedua, risiko saat tahap pemilihan penyedia barang dan jasa. Pada tahap ini, BPKP masih menemukan kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan dan penyedia yang ditunjuk tidak kompeten.

Ketiga, risiko saat pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme swakelola atau pengadaan sendiri. Otoritas mendapati beberapa kasus rencana anggaran biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta administrasi pertanggungjawaban keuangan yang masih lemah.

Baca Juga: RUU Pajak atas Kekayaan Mulai Dibahas Senat

Keempat, risiko pada tahap penyelesaian pembayaran dengan tidak tersedianya bukti pembentuk harga yang disajikan dengan lengkap. Hal ini kemudian menyebabkan tim audit mengalami kesulitan untuk menilai kewajaran harga barang atau jasa.

"Selain itu, sering kali profit margin tidak ditetapkan dalam surat pesanan. Hal inilah yang sering kali diabaikan oleh penyedia dengan dalih keadaan darurat," terangnya.

Kelima, tahap distribusi kepada pengguna akhir. Permasalahan yang mencuat dari risiko ini adalah barang hasil pengadaan tidak didistribusikan sesuai kebutuhan. Selain itu, barang yang dibeli tidak cocok dengan alat yang digunakan di lapangan.

Baca Juga: Pengusaha Minta Kepastian Vaksinasi Covid-19, Ini Sebabnya

"Beberapa permasalahan yang ada bisa jadi karena unsur kesengajaan, bisa jadi karena unsur lainnya. Namun, perlu diingat bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa di masa pandemi harus efektif, transparan, dan akuntabel," imbuhnya. (kaw)

Topik : BPKP, audit, pengadaan barang dan jasa, virus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 10 November 2020 | 15:00 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 10 November 2020 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 10 November 2020 | 10:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 09 November 2020 | 13:34 WIB
INVESTASI
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA