4 Strategi Lanjutkan Reformasi Pajak di Tahun Politik

INDONESIA merupakan salah satu negara di kawasan asia tenggara yang mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Kebijakan pemerintah mengenai pajak disebut memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian tersebut.

Pada tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pesta rakyat untuk menentukan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun ini akan mempertemukan pasangan yang sama-sama sengit yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi.

Kedua pasangan ini sama-sama memaparkan visi misi untuk Indonesia 5 tahun ke depannya. Salah satu kebijakan yang menarik dari kedua pasangan ini mengenai kebijakan pajak. Pada pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki program terkait pajak yaitu melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.

Kebijakan mengenai perpajakan ini sangat menarik dan akan diterapkan lagi oleh kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan ini sudah terlaksana tetapi masih belum maksimal. Kebijakan yang sedang berlangsung perlu dikaji lebih lanjut agar diketahui kekurangannya selama ini.

Kebijakan mengenai perpajakan yang dicanangkan oleh Jokowi selama masa pemerintahannya diklaim memberikan dampak yang bagus pada perkembangan perekonomian negara. Selain menuai pujian atas keberhasilan program tersebut juga memberikan berbagai pro kontra dan kendala yang dialami selama menjalankan berbagai kebijakan pajak.

Berbagai pro kontra dan kendala dalam beberapa tahun terakhir layak dikaji, seperti mengenai kurangnya evaluasi intensif pajak dan perlindungan rahasia nasabah dengan terbitnya undang-undang mengenai keterbukaan informasi keuangan.

Untuk meminimalisir kekurangan dalam kebijakan reformasi perpajakan perlu dilakukan beberapa langkah dan strategi yang matang. Hal ini akan memberikan pengaruh besar bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing perlu strategi yang tepat.

Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk melanjutkan reformasi pajak. Strategi yang perlu dilakukan dalam program ini antara lain pertama, peningkatan mutu pelayanan yang lebih luas dan kemudahan administrasi pajak. Peningkatan mutu pelayanan ini perlu ditingkatkan secara online dan offline pada berbagai cakupan yang luas dalam setiap transaksi.

Pelayanan ini dapat berupa upgrade sistem e-billing, e-registration, e-filing, dan lainnya yang akan memberikan kemudahkan dan efisiensi pembayaran pajak bagi wajib pajak. Kemudahan dan efisiensi ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Kedua, penegakan dan penguatan hukum yang ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dalam membayar pajak. Hukum juga memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Adanya hukum yang menjamin aktivitas pajak maka akan memberikan kepercayaan kepada pihak wajib pajak sehingga akan patuh akan pajak.

Ketiga, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meminimalisir perilaku korupsi. Peningkatan SDM ini dengan memberikan pengarahan, motivasi, pelatihan dan bela tanah air perlu dilakukan dengan ketat untuk mendapatkan SDM yang unggul, profesional, berintegritas dan jujur.

Bibit unggul dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem penyeleksian calon pemangku pajak rakyat dengan ketat dan meningkatkan kapasitas SDM melalui sistem pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan motivasi bekerja SDM melalui pembenahan pola mutasi, promosi karir, dan remunerasi.

Keempat, memperbaiki struktur kelembagaan dilingkungan pemerintahan. Penataan ini meliputi klasifikasi unit kerja Ditjen Pajak, membentuk dan mengembangkan jabatan fungsional tertentu, membentuk unit kerja pendukung. Kemudian memperbaiki pengelolaan wajib pajak, menata ulang assignment dan pengawasan wajib pajak penentu penerimaan.

Kita tahu bahwa pajak sangat berperan penting dalam perkembangan suatu bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kebijakan reformasi perpajakan yang berkelanjutan yang cukup berhasil di Indonesia. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang terbaik dalam kelancaran perpajakan di Indonesia sehingga kemakmuran rakyat menjadi lebih baik.*

(Disclaimer)