Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

4 Pilar UU HKPD Diharapkan Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Pilar UU HKPD Diharapkan Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Prima dan Managing Partner DDTC dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD.

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima mengatakan terdapat 4 pilar utama yang diusung pemerintah lewat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Keempat pilar tersebut, ujar Prima, sama-sama menopang satu tujuan besar yang sama, yakni meningkatkan kualitas perekonomian daerah.

Pilar pertama, mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Kedua, melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan, UU HKPD berupaya mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.

"Kita punya 4 pilar yang diharapkan dapat menurunkan ketimpangan ekonomi secara horizontal yakni antara daerah dengan daerah, dan vertikal yaitu antara pusat dengan daerah," kata Prima dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober

Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Keempat, menyelaraskan belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal serta menjaga kesinambungan fiskal.

"Kemudian ketimpangan dari sisi penerimaan perlu ditekan, dikelola dengan baik, sehingga daerah punya kekuatan fiskal yang lebih baik, dan belanja bisa lebih efisian, serta produktif," ujar Prima.

Adapun Prima menyampaikan saat ini pemerintah sedang menyusun aturan pelaksana UU HKPD baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri keuangan (PMK) supaya ketentuan teknis beleid baru ini bisa segera diimplementasikan.

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Di sisi lain, Managing Partner DDTC Darussalam mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dalam UU HKPD, terutama pajak daerah.

"Kalau saya mencatat secara umum terdapat beberapa perubahan penting, misalnya simplifikasi struktur pajak daerah melalui penggabungan beberapa jenis pajak daerah seperti penggabungan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT. Ini menarik," kata Darussalam.

Lebih lanjut, Darussalam berharap UU HKPD bisa membawa dampak positif terhadap sistem dan penerimaan pajak daerah. Menurutnya, melalui beleid tersebut pemerintah daerah dapat memperluas basis pajak, melakukan simplifikasi struktur pajak, mengharmonisasikan peraturan, dan memberikan insentif pajak daerah kepada dunia usaha.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

"UU HKPD ini mencerminkan momentum untuk mengevaluasi secara komprehensif desentralisasi fiskal. Reform UU HKPD akan menimbulkan urgensi penyesuaian regulasi dan tata kelembagaan pemda. Kami di DDTC akan mendukung, makanya kami berinisiatif mengadakan acara yang sangat ditunggu khususnya masyarakat daerah," ujarnya. (sap)

Topik : agenda pajak, DDTC FRA, DDTC Academy, webinar, UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, Darussalam, DJPK, Astera Prima

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 09:00 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Apa Beda Holding, Parent, dan Sister Company? Begini Penjelasannya

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:35 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Wah! Jateng Bakal Hapus Syarat KTP untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober