Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

4 Fraksi Ini Singgung Kebijakan Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Fraksi Ini Singgung Kebijakan Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews - Pendapat mini fraksi dalam RUU APBN 2020 diwarnai seputar kebijakan perpajakan. Empat fraksi secara khusus memberikan atensi terkait dengan kebijakan perpajakan.

Pendapat mini fraksi soal perpajakan disampaikan oleh Esti Wijayanti dari F-PDIP. Ia menekankan masih terbukanya potensi untuk terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

"Pendapatan dari pajak merupakan faktor utama untuk membiayai pembangunan. Perlu adanya efisiensi dalam mengumpulkan penerimaan karena target yang naik berarti masih ada potensi yang masih bisa digali," katanya di ruang rapat Banggar, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: DKI Jakarta Targetkan Pertumbuhan Pajak Tahun Ini 35,8%

Kemudian pendapat mini fraksi terkait dengan kebijakan perpajakan diutarakan oleh Maman Abdurahman dari Fraksi Golkar. Catatan diberikan masih relevannya untuk terus dilakukannya reformasi fiskal ke depannya dan tidak berhenti kepada UU Pengampunan Pajak.

Catatan kritis diberikan oleh Sri Meliyana dari Fraksi Gerindra. Pendapat mini fraksi menyoroti pentingnya menambah kewenangan otoritas pajak. Wujud kewenangan lebih dari Ditjen Pajak, lanjut Sri, ialah dengan lepas dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan khusus yang mengurusi penerimaan perpajakan.

Dengan demikian, kinerja otoritas disebut dapat optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. "Kinerja penerimaan pajak selalu shortfall dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bisa optimal maka DJP harus lepas dari Kemenkeu dan disertai dengan bertambahnya kewenangan," imbuhnya.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak 2020 Kanwil DJP Ini Terpenuhi

Sementara itu, pendapat mini fraksi dari PKS menyoroti kinerja rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 10%-11%. Diperlukan terobosan kebijakan untuk bisa meningkatkan tax ratio secara gradual dalam waktu ke depannya.

"Tax ratio kita seharusnya naik dari target 11,5% tahun ini. Kemudian PKS juga juga menyoroti target PPN dan PPnBM karena ada indikasi masalah dalam data beli masyarakat dan pemerintah belum serius perbaiki administrasi PPN," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: BKF Sebut Kinerja APBN 2020 Tidak Kalah dari Malaysia Hingga AS
Topik : target pajak, APBN 2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 Desember 2020 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 21 Desember 2020 | 14:40 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 21 Desember 2020 | 14:18 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL