Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

4 Fraksi Ini Singgung Kebijakan Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Fraksi Ini Singgung Kebijakan Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews - Pendapat mini fraksi dalam RUU APBN 2020 diwarnai seputar kebijakan perpajakan. Empat fraksi secara khusus memberikan atensi terkait dengan kebijakan perpajakan.

Pendapat mini fraksi soal perpajakan disampaikan oleh Esti Wijayanti dari F-PDIP. Ia menekankan masih terbukanya potensi untuk terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

"Pendapatan dari pajak merupakan faktor utama untuk membiayai pembangunan. Perlu adanya efisiensi dalam mengumpulkan penerimaan karena target yang naik berarti masih ada potensi yang masih bisa digali," katanya di ruang rapat Banggar, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Hingga September, Bank Indonesia Serap SBN Hingga Rp307,15 Triliun

Kemudian pendapat mini fraksi terkait dengan kebijakan perpajakan diutarakan oleh Maman Abdurahman dari Fraksi Golkar. Catatan diberikan masih relevannya untuk terus dilakukannya reformasi fiskal ke depannya dan tidak berhenti kepada UU Pengampunan Pajak.

Catatan kritis diberikan oleh Sri Meliyana dari Fraksi Gerindra. Pendapat mini fraksi menyoroti pentingnya menambah kewenangan otoritas pajak. Wujud kewenangan lebih dari Ditjen Pajak, lanjut Sri, ialah dengan lepas dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan khusus yang mengurusi penerimaan perpajakan.

Dengan demikian, kinerja otoritas disebut dapat optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. "Kinerja penerimaan pajak selalu shortfall dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bisa optimal maka DJP harus lepas dari Kemenkeu dan disertai dengan bertambahnya kewenangan," imbuhnya.

Baca Juga: Laporan Setahun Jokowi - Ma'ruf, Perombakan Anggaran Karena Covid-19

Sementara itu, pendapat mini fraksi dari PKS menyoroti kinerja rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 10%-11%. Diperlukan terobosan kebijakan untuk bisa meningkatkan tax ratio secara gradual dalam waktu ke depannya.

"Tax ratio kita seharusnya naik dari target 11,5% tahun ini. Kemudian PKS juga juga menyoroti target PPN dan PPnBM karena ada indikasi masalah dalam data beli masyarakat dan pemerintah belum serius perbaiki administrasi PPN," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Masih Turun
Topik : target pajak, APBN 2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 September 2020 | 13:17 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Senin, 31 Agustus 2020 | 16:29 WIB
AUDIT
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 14:32 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 26 Agustus 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KABUPATEN BULELENG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:00 WIB
MALAYSIA
Kamis, 29 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 29 Oktober 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 29 Oktober 2020 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH