Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

1,6 Juta Pekerja Ditolak Sebagai Penerima Subsidi Gaji, Apa Alasannya?

A+
A-
70
A+
A-
70
1,6 Juta Pekerja Ditolak Sebagai Penerima Subsidi Gaji, Apa Alasannya?

Ilustrasi. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/M Ibnu Chaza

JAKARTA, DDTCNews – BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek hingga saat ini telah menolak data 1,6 juta pekerja sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengungkapkan penolakan paling banyak dikarenakan para pekerja telah menerima upah di atas Rp5 juta. Padahal, salah satu syarat penerima subsidi gaji dalam Peraturan Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14/2020 adalah pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

"Yang di-drop ini paling banyak adalah yang upahnya di atas Rp5 juta, tapi saya tidak punya data detailnya,” katanya melalui live Instagram, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga: Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara

Agus menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memanfaatkan data gaji yang dilaporkan pemberi kerja sebagai dasar penetapan pekerja bisa memperoleh subsidi. Gaji yang dimaksud terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan tetap yang dibayarkan setiap bulan, bukan take home pay.

Menurutnya, para pekerja yang merasa layak memperoleh subsidi juga bisa memeriksa nominal gaji yang dilaporkan pemberi kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi BPJSTKU atau sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Jika terdapat ketidaksesuaian, pekerja bisa meminta bagian personalia atau HRD di tempatnya bekerja untuk memperbaiki data tersebut.

Selain mengenai gaji yang di atas Rp5 juta, Permenaker No. 14/2020 juga mengatur syarat lain penerima subsidi gaji, yakni seorang pekerja penerima upah, serta aktif terdaftar dan membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020.

Baca Juga: Mencermati Sistem Pajak Internasional di Berbagai Negara

Namun pada faktanya, menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan masih menerima pengajuan subsidi gaji untuk pekerja yang bukan penerima upah. Agus menambahkan data yang juga banyak dinilai tidak valid adalah pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan setelah 30 Juni 2020.

"Data-data seperti ini tertangkap dan terfilter oleh kami," ujarnya.

Agus memerinci dari target penerima subsidi gaji sebanyak 15,7 juta pekerja, BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh data 14,3 juta orang pekerja. Namun, data yang tervalidasi hanya 11,5 juta, sedangkan 1,6 juta ditolak dan 1,2 juta lainnya dikembalikan kepada pemberi kerja.

Baca Juga: Akhirnya Stimulus Pembiayaan Korporasi Cair

Terhadap 1,2 juta data yang dikembalikan, Agus menyebut mereka telah memenuhi syarat seperti yang diatur Permenaker No. 14/2020. Namun, nomor rekeningnya tidak aktif atau namanya tidak sesuai dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Data 1,2 juta ini kami kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki karena ada yang nomor rekeningnya sudah tidak aktif atau ternyata dia tidak punya rekening tapi meminjam akun saudaranya. Ini tidak boleh," ujarnya.

Menurut Agus, semua data nomor rekening pekerja harus sama persis dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kesesuaian data itu untuk menjamin penyaluran subsidi gaji akuntabel karena dananya langsung ditransfer ke rekening para pekerja.

Baca Juga: Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji yang menyasar 15,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. (kaw)

Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, pandemi corona, BPJS Ketenagakerjaan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Jembrenx Took

Rabu, 14 Oktober 2020 | 23:34 WIB
bpjs tenaga kerja ikut aktf juga.gajih dibawah 5jt tp kenapa tidak dapat bagaimana itu pemerintah??

Antox Mfr

Rabu, 30 September 2020 | 13:31 WIB
saya ingin bertanya tentang permenaker yang dibuat, permenaker nomor 14 tahun 2020 pada pasal 3 ayat 2, disana tidak disebutkan bahwa yang mengikuti program prakerja tidak mendapat bantuan subsidi upah (BSU), namun kenapa di setiap berita mencantumkan syarat tersebut yang tidak sesuai dengan permena ... Baca lebih lanjut

Ilham Moell Fals

Kamis, 17 September 2020 | 00:36 WIB
gaji saya di bawah 5 juta . perusahaan saya tidak mendaftarkan saya ke bpjs ketenagakerjaan . apa ada subsidi buat kami yang non bpjs !

Hendry widyanarko

Jum'at, 11 September 2020 | 07:14 WIB
gaji pas 5 jt dapat BLT gak?

Karman

Minggu, 06 September 2020 | 17:11 WIB
tolong info..knp semua data sudah terlengkapi dan keanggotaan aktif sesiai nomor rekening ..belum jg dpat blt bpjstk , sampai tahap ke 2

Tressa Dholpino

Sabtu, 05 September 2020 | 20:41 WIB
mau tanya kenapa ya? ada org yang bpjs nya sudah tak aktif sebulan yang lalu. tapi mendapatkan sms. subsidi gaji?

Yanto Marelan

Sabtu, 05 September 2020 | 16:54 WIB
tolong kami juga di perhatikan utk peserta bukan penerima upah , karna kami jg bayar iuran dan rakyat indonesia .... trims .

Reni

Sabtu, 05 September 2020 | 11:58 WIB
kenpa da syarat yg kepesertaan smpe juni2020 sedangkan da yg aktif juli agustus merka jg gaji dibawah 5jt.. pdhl merka aktif dibpjs ketenagakerjaan... mereka juga butuh dana tersebut... apa kah tidak da kebijakan lainnya...

Supriadi

Sabtu, 05 September 2020 | 08:52 WIB
bayak sekali alasan...kan sdh ada data di bpjamsostek..yg dilaporkan oleh perusahaan..dari iuran setiap bulanya, di sana kelihatan brp gaji yg dilaporkan perusahaan setiap karyawan...gitubaja kok repot...ngeles..

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 04 September 2020 | 23:48 WIB
Langkah selektif yang diambil, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat luas harus diperhatikan dengan detail. Namun yang selalu jadi permasalahan ialah proses administratif dimana kelengkapan dan kejelasan data tidak maksimal. Hal ini harus diperbaiki baik dari pihak lembaga maupun masyarakat sendiri ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:00 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Selasa, 20 Oktober 2020 | 08:30 WIB
TURKI
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:37 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL