Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

1,5 Juta Kendaraan Tunggak Pajak Rp450 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
1,5 Juta Kendaraan Tunggak Pajak Rp450 Miliar

Kawasan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah.

SEMARANG, DDTCNews—Sedikitnya 1,5 juta unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang tercatat di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan nilai tunggakan sebesar Rp450 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Tavip Supriyanto mengatakan Pemprov Jateng akan terus menagih tunggakan pajak itu dengan berbagai cara, di antaranya melalui program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

“Data itu berdasarkan data 2019 sampai Januari 2020. Melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2020 ini, kami ingin menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang beroperasi di sini,” ujarnya di Semarang, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga: Duh, 42.000 Kendaraan Dinas Mangkir Pajak

Data tersebut juga menunjukkan, sambung Tavip, kendaraan berpelat nomor dari luar Jateng yang teridentifikasi atau beroperasi sehari-hari di Jateng mencapai sekitar 3.000-an unit kendaraan, dan 80% di antaranya adalah kendaraan roda dua.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng berencama menggelar program pemutihan pajak mulai 17 Februari 2020 sampai 16 Juli 2020. Bea balik nama kendaraan akan dibebaskan, termasuk sanksi administrasi denda pajak. “Jadi, ini bukan pemutihan tetapi pembebasan denda pajak,” kata Tavip.

Ia menjelaskan kebijakan itu dikeluarkan setelah melihat banyak kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang berdomisili di Jateng. Di sisi lain, potensi keterlambatan membayar pajak masih ada meski tidak tinggi karena banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Baca Juga: Awas! PNS yang Nunggak PKB Bisa Dilacak Lewat Aplikasi

Melalui kebijakan pembebasan denda tersebut, lanjut dia, Pemprov Jateng ingin memotivasi wajib pajak segera melakukan bea balik nama dan membayar pajak."Harapan kami ini bisa memudahkan wajib pajak yang telat bayar pajak," katanya.

Tavip menambahkan pembebasan dimaksud bila pengendara tak membayarkan denda pajak selama kurun waktu tertentu. Dengan program itu, diharapkan warga tidak khawatir biaya membengkak karena denda saat membayar pajak kendaraan.

Di sisi lain, pendapatan daerah dari sektor ini dapat meningkat. Tidak hanya penghapusan denda administrasi yang digratiskan, tetapi juga dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. (Bsi)

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020

“Data itu berdasarkan data 2019 sampai Januari 2020. Melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2020 ini, kami ingin menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang beroperasi di sini,” ujarnya di Semarang, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga: Duh, 42.000 Kendaraan Dinas Mangkir Pajak

Data tersebut juga menunjukkan, sambung Tavip, kendaraan berpelat nomor dari luar Jateng yang teridentifikasi atau beroperasi sehari-hari di Jateng mencapai sekitar 3.000-an unit kendaraan, dan 80% di antaranya adalah kendaraan roda dua.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng berencama menggelar program pemutihan pajak mulai 17 Februari 2020 sampai 16 Juli 2020. Bea balik nama kendaraan akan dibebaskan, termasuk sanksi administrasi denda pajak. “Jadi, ini bukan pemutihan tetapi pembebasan denda pajak,” kata Tavip.

Ia menjelaskan kebijakan itu dikeluarkan setelah melihat banyak kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang berdomisili di Jateng. Di sisi lain, potensi keterlambatan membayar pajak masih ada meski tidak tinggi karena banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Baca Juga: Awas! PNS yang Nunggak PKB Bisa Dilacak Lewat Aplikasi

Melalui kebijakan pembebasan denda tersebut, lanjut dia, Pemprov Jateng ingin memotivasi wajib pajak segera melakukan bea balik nama dan membayar pajak."Harapan kami ini bisa memudahkan wajib pajak yang telat bayar pajak," katanya.

Tavip menambahkan pembebasan dimaksud bila pengendara tak membayarkan denda pajak selama kurun waktu tertentu. Dengan program itu, diharapkan warga tidak khawatir biaya membengkak karena denda saat membayar pajak kendaraan.

Di sisi lain, pendapatan daerah dari sektor ini dapat meningkat. Tidak hanya penghapusan denda administrasi yang digratiskan, tetapi juga dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. (Bsi)

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020
Topik : pemutihan pajak kendaraan, Jawa Tengah, pajak kendaraan bermotor, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 30 Januari 2020 | 09:59 WIB
KOTA PALOPO
Kamis, 30 Januari 2020 | 11:42 WIB
KABUPATEN KEBUMEN
Kamis, 30 Januari 2020 | 17:07 WIB
KABUPATEN SUBANG
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG