Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Warung Sate Ini Diduga Manipulasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Rahmatullah

BANDUNG, DDTCNews — Puluhan restoran menengah-besar di Kota Bandung, di antaranya satu warung sate di kawasan Simpang Lima yang terkenal laris, yaitu Warung Sate H.M. Harris, diduga melakukan praktik penggelapan pajak yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan dugaan tersebut adalah temuan hasil pemeriksaan dan pengecekan lapangan yang dilakukan aparat pajak daerah Kota Bandung terhadap restoran-restoran menengah-besar yang tersebar di Kota Bandung.

“Pendapatan Warung Sate H. M.Harris misalnya, satu hari Rp20 juta. Itu artinya rata-rata penghasilannya sebulan Rp600 juta. Tetapi pajak restoran yang disetor hanya Rp3,1 juta per bulan, padahal seharusnya Rp60 juta per bulan. Ini kan jadi pertanyaan,” ujarnya, pekan lalu. (15/5).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Ema menambahkan selain Warung Sate H.M. Harris, restoran skala menengah-besar lain yang diduga melakukan praktik manipulasi pajak itu adalah Warung Ampera, Restoran Laksana dan sejumlah rumah makan Padang skala besar. Hingga kini, belum ada pernyataan dari para pemilik restoran ini.

Menyetor Sedikit

Menurut Ema, jumlah pajak yang dibayar oleh restoran yang laris hanya sedikit. Rata-rata restoran itu tidak menyetorkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Padahal, dalam harga yang dibayar pembeli, ada pajak restoran 10% yang dititipkan untuk disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Namun, dia juga mengakui praktik manipulasi dan penggelapan pajak ini dapat saja terjadi karena pengawasan yang kurang optimal. Karena itu, Dinas Pelayanan Pajak akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah restoran menengah-besar yang beroperasi di Kota Bandung.

Selain itu, sambungnya seperti dikutip inilahkoran.com, pihaknya akan menindak tegas pemilik restoran yang masih nekat melakukan praktik manipulasi pajak. “Sanksinya bisa pidana, karena ada penggelapan uang pajak. Kalau aktivitasnya tidak sesuai, kami bisa usulkan izin usahanya dicabut,” tegasnya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

“Pendapatan Warung Sate H. M.Harris misalnya, satu hari Rp20 juta. Itu artinya rata-rata penghasilannya sebulan Rp600 juta. Tetapi pajak restoran yang disetor hanya Rp3,1 juta per bulan, padahal seharusnya Rp60 juta per bulan. Ini kan jadi pertanyaan,” ujarnya, pekan lalu. (15/5).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Ema menambahkan selain Warung Sate H.M. Harris, restoran skala menengah-besar lain yang diduga melakukan praktik manipulasi pajak itu adalah Warung Ampera, Restoran Laksana dan sejumlah rumah makan Padang skala besar. Hingga kini, belum ada pernyataan dari para pemilik restoran ini.

Menyetor Sedikit

Menurut Ema, jumlah pajak yang dibayar oleh restoran yang laris hanya sedikit. Rata-rata restoran itu tidak menyetorkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Padahal, dalam harga yang dibayar pembeli, ada pajak restoran 10% yang dititipkan untuk disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Namun, dia juga mengakui praktik manipulasi dan penggelapan pajak ini dapat saja terjadi karena pengawasan yang kurang optimal. Karena itu, Dinas Pelayanan Pajak akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah restoran menengah-besar yang beroperasi di Kota Bandung.

Selain itu, sambungnya seperti dikutip inilahkoran.com, pihaknya akan menindak tegas pemilik restoran yang masih nekat melakukan praktik manipulasi pajak. “Sanksinya bisa pidana, karena ada penggelapan uang pajak. Kalau aktivitasnya tidak sesuai, kami bisa usulkan izin usahanya dicabut,” tegasnya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan
Topik : pajak daerah, bandung, pajak restoran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 02 Desember 2019 | 17:55 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 29 November 2019 | 19:12 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 28 November 2019 | 18:00 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 28 November 2019 | 12:07 WIB
SRI LANKA
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH