KEBIJAKAN PAJAK

Wah, Diskon 100% PPnBM Mobil Diperpanjang Hingga Agustus 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Juni 2021 | 09:30 WIB
Wah, Diskon 100% PPnBM Mobil Diperpanjang Hingga Agustus 2021

Seorang karyawan diler mobil berbincang dengan calon pembelinya, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas mobil berkapasitas hingga 1.500 cc, seperti Toyota Avanza, diperpanjang hingga Agustus 2021.

Agus mengatakan perpanjangan diskon PPnBM tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Awalnya, insentif PPnBM DTP 100% berakhir pada Mei 2021, dan kini turun menjadi hanya 50%.

"Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami bahwa insentif PPnBM DTP bisa diperpanjang," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/6/2021).

Baca Juga:
Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Agus menuturkan perpanjangan diskon PPnBM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, langkah itu juga sesuai dengan arahan presiden untuk membuat terobosan dalam membangkitkan sektor industri.

Dia menambahkan insentif PPnBM DTP telah mendorong kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85% pada Maret 2021 atau pada bulan pertama pemberlakuannya. Pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227% secara tahunan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel pada Januari—April 2021 naik 5,9% secara tahunan menjadi 257.953 unit. Selain itu, volume penjualan ritel per bulan juga telah mendekati kondisi normal sekitar 80.000 unit per bulan.

Baca Juga:
Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Hingga saat ini, potensi sektor otomotif didukung sebanyak 21 perusahaan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsung sebanyak 38.0000 orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

"Artinya, industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu hingga ke hilir," ujar Agus.

Sebelumnya, Gaikindo mengusulkan perpanjangan insentif PPnBM DTP 100%. Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menilai insentif tersebut telah memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik pelaku usaha otomotif, konsumen, maupun pemerintah.

Baca Juga:
Indonesia Investment Authority Bakal Arahkan Modal Asing ke IKN

Selain pelaku industri otomotif yang diuntungkan karena kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah juga memperoleh tambahan penerimaan pajak dan konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga lebih terjangkau.

"Kalau kami melihatnya tepat sasaran dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini," katanya.

PMK 31/2021 mengatur pemberian insentif PPnBM DTP untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan industri otomotif. Insentif tersebut berlaku pada 4 jenis mobil yang diproduksi di dalam negeri, dengan jumlah pembelian lokal minimum 60%.

Baca Juga:
BKPM: Bakal Ada 640 Bidang Usaha yang Bisa Dapat Tax Holiday di IKN

Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc. Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Insentif pada 2 jenis kendaraan tersebut berlaku dalam 3 tahap, yakni diskon 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.

Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentifnya terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.

Terakhir, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif diberikan dalam 2 tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju

Kamis, 23 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia Investment Authority Bakal Arahkan Modal Asing ke IKN

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi