Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Wah! Coretax Mungkinkan DJP Terima dan Kirim Data AEOI Secara Otomatis

A+
A-
6
A+
A-
6
Wah! Coretax Mungkinkan DJP Terima dan Kirim Data AEOI Secara Otomatis

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system akan meningkatkan kapabilitas Ditjen Pajak (DJP) dalam mengelola data automatic exchange of information (AEOI).

Ketika coretax administration system diluncurkan pada 2023, penerimaan dan pengiriman informasi keuangan melalui AEOI akan dilaksanakan secara otomatis.

"Saat ini DJP sedang mengembangkan sistem inti administrasi perpajakan yang akan merancang ulang proses bisnis perpajakan menuju fungsi yang integratif. AEOI merupakan salah satu proses bisnis yang akan diintegrasikan ke dalam sistem tersebut," ujar Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama, dikutip Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Automasi penerimaan dan pengiriman data AEOI diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pertukaran data dan informasi secara signifikan.

Seperti diketahui, yurisdiksi-yurisdiksi partisipan AEOI salin mempertukarkan data aset keuangan untuk mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak. Indonesia tercatat telah mempertukarkan data dan informasi keuangan melalui AEOI sejak 2018.

Setelah mendapatkan data dan informasi keuangan dari yurisdiksi mitra, yurisdiksi perlu mengolah data tersebut agar dapat digunakan untuk menindak praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Hati-Hati! Faktur Pajak yang Salah Kode Tidak Penuhi Syarat Formal

"AEOI bukan hanya tentang mengumpulkan data dan meletakkannya di rak saja, melainkan tentang memanfaatkan data tersebut untuk memberantas penghindaran pajak," ujar Tax Policy Advisor dari Global Forum Raynald Vial.

Guna meningkatkan kapabilitas pegawai DJP dalam memanfaatkan data AEOI, DJP bersama gence Française de Développement (AFD) mengadakan lokakarya implementasi AEOI.

Lokakarya diharapkan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai peran AEOI untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam mengawasi kepatuhan lembaga keuangan pelapor. (sap)

Baca Juga: Istri Ingin Gabung NPWP, DJP Sebut Cukup Aktivasi NIK Suami

Topik : administrasi pajak, coretax, AEOI

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terima Informasi, Ditjen Pajak Jalankan Pemeriksaan IDLP

Jum'at, 22 Juli 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Punya NIK dan Penuhi Syarat, WP Otomatis Masuk Sistem Pajak

Jum'at, 22 Juli 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NIK Jadi NPWP, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4 Masih Bisa Dipakai

Jum'at, 22 Juli 2022 | 11:22 WIB
BASIS DATA PERPAJAKAN

DJP Rutin Dapat Data dan Informasi Wajib Pajak, Sudah Tahu?

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya