Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Bayar Pajak Hingga Perpanjangan Paspor Bisa di Marketplace Ini

6
6

Fitur penerimaan negara di aplikasi marketplace Tokopedia.

JAKARTA, DDTCNews – Mulai sekarang, pembayaran pungutan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa dilakukan melalui marketplace. Topik tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (7/8/2019).

Salah satu marketplace e-commerce yang sudah melayani pembayaran itu adalah Tokopedia. Bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Tokopedia merilis fitur pembayaran lebih dari 900 jenis penerimaan negara.

“Dengan adanya fitur pembayaran penerimaan negara di Tokopedia, masyarakat bisa dengan lebih mudah membayar pajak dan bentuk penerimaan negara lainnya kapan pun dimana pun,” ujar Co-Founder sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Sebanyak 900 jenis penerimaan negara ini dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan PNBP. Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya.

Selain itu, beberapa media juga menyoroti aturan teknis berupa peraturan menteri keuangan (PMK) terkait pemberian insentif super tax deduction yang tidak kunjung terbit. Kementerian Keuangan masih menggodok regulasi teknis turunan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
  • Memberi Kemudahan

CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan peluncuran fitur penerimaan negara adalah upaya untuk membantu pemerintah dalam mempermudah proses pembayaran pajak demi meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, pajak dan penerimaan negara lainnya merupakan jembatan pemerataan ekonomi.

Lewat Tokopedia, masyarakat cukup mendapatkan kode bayar atau kode billing dari portal masing-masing institusi pengumpul pajak, seperti DJP Online untuk pajak, Simponi untuk PNBP, dan CEISE untuk bea cukai.

  • Semudah Membeli Pulsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif hasil kerja sama ini. Kemenkeu bekerja sama dengan berbagai channel pembayaran pajak sebagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian

“Kami menyambut baik agar proses pembayaran pajak dapat semudah membeli pulsa. Kemudahan ini diharapkan bisa mendorong partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.

  • Dinamika Pembahasan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini penyusunan PMK terkait super tax deductionuntuk kegiatan vokasi masih dalam proses harmonisasi. Menurutnya, masih ada dinamika pembahasan mengenai jenis kompetensi yang bisa dapat insentif.

Selanjutnya, untuk insentif kegiatan riset dan pengembangan, otoritas fiskal masih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai ruang lingkupnya. Seperti diketahui, hingga saat ini, rincian teknis insentif super tax deduction ini masih ditunggu pelaku usaha.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF
  • Terlalu Sensitif

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nasruddin Djoko Surjono mengatakan potensi penerimaan negara dari pengenaan cukai bahan bakar minyak (BBM) memang besar. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam jika ingin diimplementasikan sesuai saran IMF. Kebijakan ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi.

“Momentumnya sampai saat ini memang terlalu sensitif bagi masyarakat untuk bisa disetujui,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Perpres Kendaraan Listrik Terbit, Revisi PP PPnBM Segera Menyusul

“Dengan adanya fitur pembayaran penerimaan negara di Tokopedia, masyarakat bisa dengan lebih mudah membayar pajak dan bentuk penerimaan negara lainnya kapan pun dimana pun,” ujar Co-Founder sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Sebanyak 900 jenis penerimaan negara ini dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan PNBP. Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya.

Selain itu, beberapa media juga menyoroti aturan teknis berupa peraturan menteri keuangan (PMK) terkait pemberian insentif super tax deduction yang tidak kunjung terbit. Kementerian Keuangan masih menggodok regulasi teknis turunan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
  • Memberi Kemudahan

CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan peluncuran fitur penerimaan negara adalah upaya untuk membantu pemerintah dalam mempermudah proses pembayaran pajak demi meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, pajak dan penerimaan negara lainnya merupakan jembatan pemerataan ekonomi.

Lewat Tokopedia, masyarakat cukup mendapatkan kode bayar atau kode billing dari portal masing-masing institusi pengumpul pajak, seperti DJP Online untuk pajak, Simponi untuk PNBP, dan CEISE untuk bea cukai.

  • Semudah Membeli Pulsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif hasil kerja sama ini. Kemenkeu bekerja sama dengan berbagai channel pembayaran pajak sebagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian

“Kami menyambut baik agar proses pembayaran pajak dapat semudah membeli pulsa. Kemudahan ini diharapkan bisa mendorong partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.

  • Dinamika Pembahasan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini penyusunan PMK terkait super tax deductionuntuk kegiatan vokasi masih dalam proses harmonisasi. Menurutnya, masih ada dinamika pembahasan mengenai jenis kompetensi yang bisa dapat insentif.

Selanjutnya, untuk insentif kegiatan riset dan pengembangan, otoritas fiskal masih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai ruang lingkupnya. Seperti diketahui, hingga saat ini, rincian teknis insentif super tax deduction ini masih ditunggu pelaku usaha.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF
  • Terlalu Sensitif

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nasruddin Djoko Surjono mengatakan potensi penerimaan negara dari pengenaan cukai bahan bakar minyak (BBM) memang besar. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam jika ingin diimplementasikan sesuai saran IMF. Kebijakan ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi.

“Momentumnya sampai saat ini memang terlalu sensitif bagi masyarakat untuk bisa disetujui,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Perpres Kendaraan Listrik Terbit, Revisi PP PPnBM Segera Menyusul
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pembayaran pajak, marketplace, PNBP, bea cukai, Tokopedia
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI