WELLINGTON, DDTCNews - Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis secara tegas menyatakan pemerintah tidak berencana memangkas tarif cukai atas bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia melambung akibat perang di Timur Tengah.
Willis mengaku telah menerima usulan dari para pejabat agar memangkas tarif cukai BBM. Meski demikian, dia menilai pemangkasan cukai justru kebijakan yang keliru karena berpotensi mendorong masyarakat mengonsumsi BBM lebih banyak.
"Menurunkan harga secara drastis dengan cara yang akan mendorong orang untuk menggunakan sesuatu lebih banyak belum tentu bijaksana," katanya, dikutip pada Kamis (19/3/2026).
Wilis mengatakan perang di Timur Tengah berpotensi menyebabkan pasokan bahan bakar global terganggu hingga 20%. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan masyarakat lebih hemat dalam mengonsumsi BBM, bahkan beralih pada transportasi umum.
Harga bensin dan solar di Selandia Baru dilaporkan telah naik masing-masing sekitar 50 sen dan 72 sen per liter sejak konflik mulai mengganggu pengiriman minyak di Selat Hormuz. Kondisi tersebut telah menambah beban biaya pengisian BBM pada kendaraan rata-rata sekitar NZ$23 atau Rp228.000 untuk bensin dan NZ$36 atau Rp35.700 untuk solar.
Pemerintah sedang mengkaji perkiraan dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli rumah tangga dalam beberapa pekan mendatang. Hasil kajian itulah yang bakal menjadi dasar pembuatan kebijakan untuk merespons dampak perang di Timur Tengah.
Meski tak memangkas tarif cukai BBM, dia menegaskan pemerintah siap memberikan bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, bantuan pemerintah tersebut harus bersifat sementara, tepat sasaran, dan tepat waktu.
"Kami akan berupaya menggunakan mekanisme yang sangat terarah dan bersifat sementara, karena pada tahap ini kami belum membayangkan skenario di mana harga BBM akan tetap berada pada level ini di masa mendatang," ujarnya dilansir 1news.co.nz. (dik)
