Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Wagub Jabar Curhat Kue Pembangunan Tak Rata, Ini Respons Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Wagub Jabar Curhat Kue Pembangunan Tak Rata, Ini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan terus mendistribusikan pembangunan yang dibiayai dari pajak secara merata ke seluruh daerah, termasuk Jawa Barat.

Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan program pembangunan sangat tergantung pada pajak yang dikumpulkan. Hal itu juga selaras dengan curhat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang merasa dana pembangunan untuk wilayahnya kurang.

"Pak Uu tadi menyampaikan kurang banyak transfernya, berarti pajaknya harus lebih banyak lagi kami kumpulkan," katanya dalam Sosialisasi UU HPP di Jawa Barat, Jumat (17/12/2021).

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dibiayai menggunakan pajak dilakukan oleh pemerintah langsung atau pemda melalui mekanisme transfer.

Saat ini pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) salah satunya yang akan mengubah ketentuan mengenai transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemda. Namun, lanjut Sri Mulyani, besaran dana transfer tersebut juga dipengaruhi oleh pajak yang dikumpulkan pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sekaligus menyehatkan kembali defisit APBN setelah bekerja keras selama pandemi Covid-19.

Baca Juga: Jangan Sampai Data STNK Dihapus! Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

Melalui penerimaan perpajakan yang meningkat, lanjutnya, defisit akan dapat turun secara bertahap.

"Ini semua bisa dijalankan kalau kita memiliki penerimaan perpajakan yang kuat, yang akan dibagi kepada seluruh daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan dana pembangunan untuk wilayahnya tidak besar walaupun secara geografis berdekatan dengan DKI Jakarta. Dia pun meminta Sri Mulyani memberikan perhatian lebih besar untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya.

Baca Juga: AR dan Pemeriksa Berpeluang Dilebur, Penagihan dengan Surat Paksa Naik

"Tidak menjamin kita dekat dengan ibu kota, kue pembangunan berlimpah ke wilayah Jawa Barat. Kadang-kadang terlewati," katanya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HKPD, RUU HKPD, PBB, PKB, BBNKB, pemda, opsen pajak, pajak daerah, transfer ke daerah, DAU

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 November 2022 | 09:00 WIB
PMK 70/2022

Makanan & Minuman yang Disediakan oleh 3 Jenis Pengusaha Ini Kena PPN

Sabtu, 19 November 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berakhir Bulan Ini! WP Diimbau Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak

Sabtu, 19 November 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Akhir November Berakhir! Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak

Jum'at, 18 November 2022 | 11:00 WIB
PERMENDAGRI 82/2022

Kemendagri Mulai Tetapkan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP