Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Waduh, Ratusan Kendaraan Dinas Masih Menunggak Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Ratusan Kendaraan Dinas Masih Menunggak Pajak

Ilustrasi.

SAROLANGUN, DDTCNews - Bupati Sarolangun menginstruksikan tiap-tiap organisasi perangkat daerah untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas mengingat program pemutihan pajak yang digelar Pemprov Jambi akan berakhir pada 30 April 2022.

Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan terdapat sejumlah kendaraan dinas di wilayahnya yang masih menunggak pajak. Menurutnya, tunggakan tersebut terjadi karena kelalaian masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Itu wajib, tidak ada bedanya dengan kendaraan masyarakat. Harus dibayar," katanya, pada Minggu (24/4/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Cek Endra menuturkan alokasi anggaran untuk pajak kendaraan dinas selalu masuk dalam APBD tiap tahun, baik melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah maupun OPD. Untuk itu, OPD harus mampu bertanggung jawab menyelesaikan tunggakan pajak pada kendaraan dinas.

Seperti dilansir jambiekspres.co.id, data Samsat Sarolangun menyebut terdapat 933 unit kendaraan dinas—terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat—yang menunggak pajak.

Tunggakan pajak pajak terjadi sepanjang 2014 hingga 2020, dengan nominal mencapai Rp900 juta rupiah termasuk denda. Apabila memanfaatkan program pemutihan, pajak yang harus dibayarkan menjadi hanya Rp700 juta.

Baca Juga: Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Data tunggakan pajak pada kendaraan dinas juga terjadi di Kabupaten Tebo. Meski tidak menyebut angka secara pasti, Kepala Badan Keuangan Daerah Tebo Nazar Efendi mengatakan kendaraan dinas yang menunggak juga mencapai ratusan unit.

Menurutnya, pengguna kendaraan dinas memiliki tanggung jawab untuk segera melunasi semua tunggakan pajak tersebut.

"[Pelunasan tunggakan pajak] menjadi tanggung jawab pengguna kendaraan karena Pemkab Tebo selalu menganggarkan untuk pembayaran pajak," ujarnya.

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Nazar menyebut ada sanksi bagi pengguna kendaraan yang tidak membayarkan pajak kendaraan, seperti sanksi administrasi. Untuk itu, ia meminta pengguna kendaraan dinas lebih patuh membayar pajak, termasuk kepada kepala desa.

Pemprov Jambi mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk memeriahkan HUT ke-65 provinsi tersebut mulai 7 Januari hingga 30 April 2022. Insentif diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Jambi.

Insentif yang diberikan terdiri atas pembebasan denda administrasi pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). (rig)

Baca Juga: Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi jambi, kabupaten sarolangun, pemutihan pajak, pajak kendaraan, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 10:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Tumbuhnya Penerimaan Pajak Bukti Pemulihan Ekonomi Cukup Kuat

Jum'at, 30 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tinggal Hari Ini! Wajib Pajak Peserta PPS Lakukan Repatriasi Harta

Jum'at, 30 September 2022 | 08:30 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Soal Pengenaan Cukai Minuman Bergula, Begini Penjelasan Pemerintah

Kamis, 29 September 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Punya NPWP Ganda, WP Diimbau Ajukan Penghapusan ke Kantor Pajak

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya