Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, Ketimpangan Horizontal Pajak Daerah Masih Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Ketimpangan Horizontal Pajak Daerah Masih Besar

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain belum optimal, kinerja pajak daerah di Indonesia masih menyisakan persoalan ketimpangan horizontal yang cukup besar.

Besarnya ketimpangan horizontal itu menjadi salah satu temuan dari kajian terbaru DDTC bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort. Download DDTC Working Paper 2421 di sini.

Hasil kajian itu menunjukkan rata-rata indeks tax effort, sebagai salah satu ukuran kinerja pajak daerah, masih lebih kecil daripada 1. Hasil ini menyiratkan kinerja pajak masih belum optimal sehingga terdapat potensi pajak yang belum berhasil dikumpulkan oleh daerah

Baca Juga: Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

“Di sisi lain, tren peningkatan tax effort di seluruh daerah antarwaktu juga patut untuk diapresiasi,” tulis penulis DDTC Working Paper tersebut, dikutip pada Selasa (14/9/2021).

Dalam mengestimasi indeks tax effort, kajian ini menggunakan sampel pada 113 kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) pada periode 2015-2019. Pada 2014, rata-rata tax effort di kabupaten/kota Pulau Jawa diperkirakan memiliki nilai 0,34. Angka itu kemudian naik pada 2019 menjadi 0,57.

Dalam DDTC Working Paper ini dipaparkan adanya gap yang besar pada indeks tax effort antardaerah. Meskipun sebagian besar daerah masih dikategorisasikan pada tingkat tax effort yang rendah, beberapa daerah yang memiliki indeks tax effort yang cukup tinggi.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Tapping Box untuk Pajak Mineral Bakal Dipasang

Daerah yang memiliki indeks tax effort tinggi meliputi Kota Surabaya (1,11), Kota Yogyakarta (0,92), Kota Cilegon (0,88), Kota Tangerang Selatan (0,89), dan Kota Bandung (0,88). Sebaliknya, 5 daerah memiliki tax effort terendah, yakni sekitar 0,27 hingga 0,28.

Dari hasil kajian tersebut, daerah-daerah yang memperoleh indeks tax effort tinggi masih didominasi oleh wilayah perkotaan dan daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Pola tax effort yang relatif timpang di Pulau Jawa—khususnya antara kabupaten dan kota—dapat menjadi potret ketimpangan horizontal yang nyata di Indonesia.

Sayangnya, skema revenue assignment di Indonesia masih diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat pemerintahan, yakni daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Skema yang dibentuk tanpa melihat dimensi permasalahan dan perbedaan karakteristik ekonomi antara wilayah kabupaten dan kota.

Baca Juga: Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Persoalan ketimpangan horizontal ini dapat menjadi catatan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Dalam DDTC Working Paper ini juga ditunjukkan adanya hasil yang kontras tersebut karena berbagai faktor penentu kinerja penerimaan daerah. Faktor penentu ini seperti distribusi ekonomi, basis pajak, tingkat edukasi, serta populasi yang tidak merata antardaerah.

“Artinya, upaya untuk melakukan pembenahan pada faktor-faktor ekonomi, demografi, dan kelembagaan tersebut juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja pajak daerah,” imbuh penulis.

Baca Juga: Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai

Sebagai informasi kembali, DDTC Working Paper ini disusun oleh Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji, Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro, dan Researcher DDTC Lenida Ayumi. Simak ‘Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini’. (kaw)

Topik : DDTC Working Paper, kajian pajak, pajak daerah, desentralisasi fiskal, ketimpangan horizontal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 11 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA BOGOR

Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021

Senin, 11 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN CIANJUR

Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

Senin, 11 Oktober 2021 | 10:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Wah, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak dan Undian Berhadiah Rp2,5 Miliar

Senin, 11 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN BADUNG

Modernisasi Sistem Pajak, Teknologi dan Kualitas SDM Jadi Andalan

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23