Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

DTC Working Paper kali ini bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort.

JAKARTA, DDTCNews – DDTC kembali merilis hasil kajian dalam bentuk DDTC Working Paper pada hari ini, Rabu (14/9/2021). DDTC Working Paper kali ini bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort.

DDTC Working Paper ini disusun oleh Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji, Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro, dan Researcher DDTC Lenida Ayumi. Download DDTC Working Paper 2421 di sini.

Penulis memulai bahasan dengan penjabaran berbagai persoalan desentralisasi fiskal yang dialami pada 2 dekade perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah masih rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga: Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

“Persoalannya saat ini, peran pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar nyatanya belum optimal. Daerah masih memiliki ketergantungan yang besar pada dana perimbangan yang masih mendominasi total pendapatan daerah sekitar 58%,” ujar penulis.

Saat ini, pemerintah juga tengah gencar melakukan reformasi struktural dalam membenahi sistem desentralisasi fiskal. Salah satunya melalui perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Selain melakukan penyesuaian dan reformulasi hubungan fiskal, RUU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Untuk mendukung agenda pemerintah, DDTC Working Paper ini menyuguhkan evaluasi komprehensif atas kinerja pajak daerah melalui analisis subnational tax effort.

Baca Juga: Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

Indikator tax effort didefinisikan sebagai rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh dan estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi penerimaan pajak (taxable capacity). Untuk melakukan analisis subnational tax effort, DDTC Working Paper ini mengambil studi kasus pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2014-2019.

Analisis tax effort dapat menjadi ‘pisau serbaguna’ dalam mengukur kinerja pajak daerah. Selain mengevaluasi upaya tiap daerah dalam memungut potensi pajak, analisis tax effort juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi variasi persoalan serta memetakan respons kebijakan yang tepat.

Salah satu contohnya, dengan mengetahui tax effort pada masing-masing daerah, pemerintah juga dapat meninjau ulang mengenai perlu atau tidaknya perluasan kewenangan pemungutan pajak di tingkat daerah.

Baca Juga: Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Berdasarkan pada hasil estimasi dan analisis komprehensif, DDTC Working Paper ini memaparkan 5 temuan penting terkait dengan evaluasi kinerja pajak daerah. Pertama, faktor-faktor penentu potensi penerimaan pajak daerah.

Kedua, implikasi ketergantungan dana perimbangan terhadap tax effort daerah. Ketiga, tren dan perbandingan tax effort antardaerah. Kempat, peran strategis pemetaan tax effort dalam pemilihan kebijakan yang tepat.

Kelima, hubungan tax effort dengan penetapan target realisasi pajak daerah. Berbagai temuan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan peta jalan pengelolaan keuangan dan pajak daerah pada masa mendatang. (kaw)

Baca Juga: Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Topik : DDTC Working Paper, kajian pajak, pajak daerah, desentralisasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Juli 2022 | 19:36 WIB
PAJAK DAERAH

Lihat Pajak Daerah, Sri Mulyani: Kegiatan Hiburan Aktif Kembali

Kamis, 28 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Opsen PKB-BBNKB Bisa Tekan Saldo Pemda yang Mengendap di Bank

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:45 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Baru 21% Kendaraan yang Pajaknya Dibayar, Samsat Tagih Door to Door

Rabu, 27 Juli 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN KEBUMEN

Wah! Pemkab Ini Sebar Hadiah untuk WP Patuh, Ada Motor Sampai Laptop

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat