Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

DTC Working Paper kali ini bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort.

JAKARTA, DDTCNews – DDTC kembali merilis hasil kajian dalam bentuk DDTC Working Paper pada hari ini, Rabu (14/9/2021). DDTC Working Paper kali ini bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort.

DDTC Working Paper ini disusun oleh Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji, Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro, dan Researcher DDTC Lenida Ayumi. Download DDTC Working Paper 2421 di sini.

Penulis memulai bahasan dengan penjabaran berbagai persoalan desentralisasi fiskal yang dialami pada 2 dekade perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah masih rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga: Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

“Persoalannya saat ini, peran pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar nyatanya belum optimal. Daerah masih memiliki ketergantungan yang besar pada dana perimbangan yang masih mendominasi total pendapatan daerah sekitar 58%,” ujar penulis.

Saat ini, pemerintah juga tengah gencar melakukan reformasi struktural dalam membenahi sistem desentralisasi fiskal. Salah satunya melalui perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Selain melakukan penyesuaian dan reformulasi hubungan fiskal, RUU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Untuk mendukung agenda pemerintah, DDTC Working Paper ini menyuguhkan evaluasi komprehensif atas kinerja pajak daerah melalui analisis subnational tax effort.

Baca Juga: Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Indikator tax effort didefinisikan sebagai rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh dan estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi penerimaan pajak (taxable capacity). Untuk melakukan analisis subnational tax effort, DDTC Working Paper ini mengambil studi kasus pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2014-2019.

Analisis tax effort dapat menjadi ‘pisau serbaguna’ dalam mengukur kinerja pajak daerah. Selain mengevaluasi upaya tiap daerah dalam memungut potensi pajak, analisis tax effort juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi variasi persoalan serta memetakan respons kebijakan yang tepat.

Salah satu contohnya, dengan mengetahui tax effort pada masing-masing daerah, pemerintah juga dapat meninjau ulang mengenai perlu atau tidaknya perluasan kewenangan pemungutan pajak di tingkat daerah.

Baca Juga: Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Berdasarkan pada hasil estimasi dan analisis komprehensif, DDTC Working Paper ini memaparkan 5 temuan penting terkait dengan evaluasi kinerja pajak daerah. Pertama, faktor-faktor penentu potensi penerimaan pajak daerah.

Kedua, implikasi ketergantungan dana perimbangan terhadap tax effort daerah. Ketiga, tren dan perbandingan tax effort antardaerah. Kempat, peran strategis pemetaan tax effort dalam pemilihan kebijakan yang tepat.

Kelima, hubungan tax effort dengan penetapan target realisasi pajak daerah. Berbagai temuan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan peta jalan pengelolaan keuangan dan pajak daerah pada masa mendatang. (kaw)

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Topik : DDTC Working Paper, kajian pajak, pajak daerah, desentralisasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak