Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

Validasi KSWP dan Pembuatan NPWP, Sistem DJP Bakal Terhubung OSS

A+
A-
17
A+
A-
17
Validasi KSWP dan Pembuatan NPWP, Sistem DJP Bakal Terhubung OSS

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sistem Online Single Submission (OSS) akan melakukan validasi secara otomatis serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem kementerian/lembaga terkait. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/5/2021).

Validasi secara otomatis serta penerimaan data dengan cara interkoneksi itu dilakukan terkait dengan pemrosesan perizinan berusaha berbasis risiko. Salah satu sistem yang wajib terhubung dengan OSS adalah sistem milik Ditjen Pajak (DJP).

“Validasi sebagaimana dimaksud … pengecekan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas status konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan sistem yang dikelola oleh DJP,” bunyi penggalan Pasal 26 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 3/2021.

Baca Juga: Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selain validasi melalui pengecakan NPWP, OSS tersebut juga melakukan validasi atas pelaku usaha dengan mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, data akta, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan lainnya.

Beleid itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP tersebut juga merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan BKPM 3/2021 mulai berlaku pada 2 Juni 2021.

Selain mengenai validasi secara otomatis dalam sistem OSS, masih ada pula bahasan tentang rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, beberapa media nasional juga membahas rencana pemberian insentif pajak untuk sektor ritel.

Baca Juga: UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pembuatan NPWP

Untuk melancarkan interkoneksi data, sesuai dengan ketentuan Peraturan BKPM 3/2021, lembaga OSS akan menyusun pedoman integrasi aplikasi (PIA). Nantinya, PIA akan menjadi panduan bagi setiap K/L dalam dalam melaksanakan interkoneksi data dengan OSS.

Sistem OSS juga akan memfasilitasi pembuatan NPWP bila pelaku usaha yang mengajukan izin ternyata belum memiliki NPWP. Data pelaku usaha selaku pihak yang mengajukan izin nantinya akan dikirimkan ke sistem yang dikelola oleh DJP. (DDTCNews)

Baca Juga: Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis
  • Kenaikan Tarif PPN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perincian mengenai kenaikan tarif PPN sedang dibahas dan akan diajukan kepada DPR bersama dengan rancangan revisi atas Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Ini seluruhnya sedang dibahas oleh pemerintah dan nanti pada waktunya akan disampaikan kepada publik," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Perlu Pertimbangan Komprehensif

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan rencana kenaikan tarif PPN perlu dipertimbangkan dan dikaji secara komprehensif. Berdasarkan pada tren internasional, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu kebijakan yang dipilih beberapa negara, seperti Arab Saudi, Moldova, dan Nigeria, sebagai respons fiskal dalam konteks pemulihan ekonomi.

Baca Juga: UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Namun, opsi tersebut perlu disandingkan dengan kondisi struktur perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, konsumsi masih menjadi kontributor utama dalam produk domestik bruto (PDB). Apalagi, pemerintah saat ini juga masih melakukan upaya penyehatan konsumsi melalui berbagai stimulus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Selain itu, kebijakan optimalisasi PPN juga sebenarnya memiliki opsi selain kenaikan tarif. Misalnya, melalui pengurangan exemption ataupun penyesuaian threshold PKP (pengusaha kena pajak),” ujarnya. Simak ‘Soal Konsolidasi Fiskal Berbasis Kenaikan Pajak, Ini Saran Pakar’ dan ‘Bagaimana Tren Tarif PPN/GST Secara Global? Simak di Sini’. (DDTCNews)

  • Insentif Pajak Sektor Ritel

Pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak khusus kepada dunia usaha, terutama dari ritel dan pengelola pusat perbelanjaan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Insentif yang diberikan kepada ritel dan pusat perbelanjaan akan menyerupai insentif yang telah diberikan kepada sektor otomotif dan properti.

Baca Juga: Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

"Pemerintah sedang menggodok komponen insentif berupa PPN dan PPh atas sewa. Ada juga terkait dengan stimulan untuk penjualan ritel. Ini semua masih dibahas,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (DDTCNews/Kontan)

  • Pemulihan Ekonomi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai meskipun masih minus 0,74%, performa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 tetap menunjukkan adanya pemulihan yang solid dari tekanan pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemulihan ekonomi telah terjadi secara konsisten sejak kontraksi pertama terjadi pada kuartal II/2020. Simak ‘Begini Respons Kemenkeu Setelah BPS Rilis Data PDB Kuartal I/2021’ dan ‘Yakin PDB Kuartal II/2021 Mulai Positif, Ini Alasan Menko Airlangga’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi
  • Data Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021, naik 26% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,93 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikan angka pengangguran per Februari 2021 ini hingga dua digit tersebut disebabkan pandemi Covid-19. Meski demikian, angka tersebut sudah turun 10,4% dari posisi Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.

"Artinya sudah menunjukkan perbaikan tetapi belum fully recovered," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, OSS, BKPM, Ditjen Pajak, DJP, NPWP, KSWP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Kamis, 06 Mei 2021 | 23:29 WIB
Rencana kenaikan tarif PPN ini tentunya perlu untuk ditinjau lebih lanjut lagi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Walaupun mungkin menjadi salah satu opsi praktis dalam meningkatkan penerimaan pajak namun berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat bilamana diterapkan dalam kondisi ... Baca lebih lanjut

Adlan Ghiffari

Kamis, 06 Mei 2021 | 12:22 WIB
Diharapkan sistem DJP yang terintegrasi dengan sistem OSS menjadi solusi dalam mengakomodir strategi profiling WP, terutama pelaku usaha yang berbasis resiko. Diharapkan pula sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat memberikan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP termasuk ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 10:45 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Sita Serentak 18 Penunggak Pajak, Ada Rekening Bank Hingga Pesawat

Jum'at, 24 September 2021 | 08:46 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya

Kamis, 23 September 2021 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final