Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Tren Tarif PPN/GST Secara Global? Simak di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Tren Tarif PPN/GST Secara Global? Simak di Sini

BEBERAPA hari lalu, sempat terdengar adanya opsi kenaikan tarif PPN di Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mengejar penerimaan perpajakan. Kenaikan tarif PPN tersebut merupakan satu dari sekian alternatif yang saat ini sedang dibahas pemerintah.

Sebagai informasi, UU PPN memberikan ruang adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini, yaitu 10%. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN, tarif dapat diturunkan menjadi 5% atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15% melalui peraturan pemerintah (PP).

Pada bagian penjelasan ditegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan tarif PPN dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi atau kebutuhan dana pembangunan.

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Pertanyaannya, berapakah tarif yang ideal? Bagaimanakah tren tarif PPN atau goods and services tax (GST) di negara lain? Perlukah kita mencermati pergerakan tarif global seperti halnya tarif PPh badan?

Sebelumnya, perlu dipahami, tarif PPN/GST pada mayoritas negara di dunia umumnya bersifat tunggal (single rate). Ada berbagai alasan tarif tunggal tersebut, mulai dari mengurangi biaya kepatuhan, mencegah distorsi dalam perekonomian, hingga kesulitan optimalisasi penerimaan (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018). Di sisi lain, argumentasi penggunaan lebih dari satu tarif (multiple rates) mengenai keadilan dan efisiensi juga tidak kalah penting.

Untuk menjembatani hal tersebut, rezim PPN/GST di suatu negara biasanya memiliki tarif standar yang bersifat umum serta tarif lainnya bagi jenis barang atau jasa kena pajak tertentu. Tarif standar inilah yang akan menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Berdasarkan data IBFD Tax Research Platform, diketahui tren tarif PPN/GST selama 10 tahun terakhir (2010-2020) di 127 negara. Sebagai informasi, data IBFD memuat tarif seluruh jenis pajak konsumsi baik di tingkat pusat maupun daerah, baik tarif standar maupun yang berlaku khusus. Namun demikian, hanya dipilih data tarif standar PPN/GST di tingkat pusat. Data tersebut kemudian dirata-rata secara sederhana.

Terdapat beberapa temuan menarik dari data tersebut.


Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Pertama, per tahun 2020, secara rata-rata tarif PPN/GST yang tertinggi berada di negara-negara Eropa, yakni mencapai lebih dari 20%. Sementara itu, rezim tarif rendah berada di Oseania yang hanya sekitar 10,6%.

Rata-rata tarif standar di 127 negara adalah sebesar 15,4%, sedangkan untuk Asia berada di angka sekitar 12,0%. Dengan demikian, dapat disimpulkan, tarif PPN Indonesia berada di bawah rata-rata tarif global dan Asia.

Khusus untuk negara-negara Asean, tarif PPN/GST memiliki rentang antara 7% (Singapura, Thailand) hingga 12% (Filipina). Beberapa negara lainnya, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, juga memiliki tarif yang sama dengan Indonesia, yakni 10%.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Kedua, secara global terdapat tren kenaikan tarif PPN/GST dengan nilai yang tidak terlalu besar, yaitu dari 14,9% (2010) menjadi 15,4% (2020). Peningkatan tarif ini juga dialami di seluruh kawasan, kecuali di Oseania.

Kenaikan tarif tertinggi ada di negara-negara Amerika dan Eropa dengan selisih lebih dari 1%. Sementara itu, kenaikan yang relatif rendah ditemui di Afrika dan Asia. Salah satu faktor kenaikan tarif PPN/GST, khususnya di negara-negara Eropa, adalah dipicu fenomena populasi yang menua (aging population) sehingga sumber penerimaan dari PPh kian sulit diandalkan.

Ketiga, pola pergerakan tarif PPN/GST secara global cenderung berlawanan arah dengan pola tarif PPh badan. Sebagai perbandingan, selama dua dasawarsa terakhir, terdapat tren penurunan tarif PPh badan yang konsisten hingga mencapai lebih dari 7% (OECD, 2020). Sementara untuk tarif PPN/GST, ada peningkatan walau tidak bersifat drastis.

Baca Juga: Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Dengan demikian, terdapat dugaan bahwa revenue forgone yang diakibatkan oleh penurunan tarif PPh badan cenderung dikompensasikan oleh kenaikan tarif PPN/GST.

Keempat, tarif PPN/GST yang cenderung stabil antarwaktu menyiratkan bahwa optimalisasi penerimaan PPN juga memiliki resep selain kenaikan tarif. Misalkan, pembatasan exemption, penyesuaian threshold. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan penerapan teknologi informasi untuk mengurangi tax gap.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tarif PPN di Indonesia sendiri masih lebih rendah dari tarif PPN/GST global. Menariknya, selama satu dekade terakhir terdapat pola kenaikan tarif PPN/GST di berbagai kawasan. (kaw)

Baca Juga: Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Topik : narasi data, PPN, GST, tarif pajak, tarif PPN, kebijakan pajak, IBFD, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 13:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Tekan Kinerja Investasi 2022

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kebutuhan Insentif Pajak Berubah Saat Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim