Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Tren Tarif PPN/GST Secara Global? Simak di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Tren Tarif PPN/GST Secara Global? Simak di Sini

BEBERAPA hari lalu, sempat terdengar adanya opsi kenaikan tarif PPN di Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mengejar penerimaan perpajakan. Kenaikan tarif PPN tersebut merupakan satu dari sekian alternatif yang saat ini sedang dibahas pemerintah.

Sebagai informasi, UU PPN memberikan ruang adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini, yaitu 10%. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN, tarif dapat diturunkan menjadi 5% atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15% melalui peraturan pemerintah (PP).

Pada bagian penjelasan ditegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan tarif PPN dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi atau kebutuhan dana pembangunan.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Perlunya PPN Multitarif

Pertanyaannya, berapakah tarif yang ideal? Bagaimanakah tren tarif PPN atau goods and services tax (GST) di negara lain? Perlukah kita mencermati pergerakan tarif global seperti halnya tarif PPh badan?

Sebelumnya, perlu dipahami, tarif PPN/GST pada mayoritas negara di dunia umumnya bersifat tunggal (single rate). Ada berbagai alasan tarif tunggal tersebut, mulai dari mengurangi biaya kepatuhan, mencegah distorsi dalam perekonomian, hingga kesulitan optimalisasi penerimaan (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018). Di sisi lain, argumentasi penggunaan lebih dari satu tarif (multiple rates) mengenai keadilan dan efisiensi juga tidak kalah penting.

Untuk menjembatani hal tersebut, rezim PPN/GST di suatu negara biasanya memiliki tarif standar yang bersifat umum serta tarif lainnya bagi jenis barang atau jasa kena pajak tertentu. Tarif standar inilah yang akan menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Berdasarkan data IBFD Tax Research Platform, diketahui tren tarif PPN/GST selama 10 tahun terakhir (2010-2020) di 127 negara. Sebagai informasi, data IBFD memuat tarif seluruh jenis pajak konsumsi baik di tingkat pusat maupun daerah, baik tarif standar maupun yang berlaku khusus. Namun demikian, hanya dipilih data tarif standar PPN/GST di tingkat pusat. Data tersebut kemudian dirata-rata secara sederhana.

Terdapat beberapa temuan menarik dari data tersebut.


Baca Juga: Diskon PPN Listrik Dipertimbangkan

Pertama, per tahun 2020, secara rata-rata tarif PPN/GST yang tertinggi berada di negara-negara Eropa, yakni mencapai lebih dari 20%. Sementara itu, rezim tarif rendah berada di Oseania yang hanya sekitar 10,6%.

Rata-rata tarif standar di 127 negara adalah sebesar 15,4%, sedangkan untuk Asia berada di angka sekitar 12,0%. Dengan demikian, dapat disimpulkan, tarif PPN Indonesia berada di bawah rata-rata tarif global dan Asia.

Khusus untuk negara-negara Asean, tarif PPN/GST memiliki rentang antara 7% (Singapura, Thailand) hingga 12% (Filipina). Beberapa negara lainnya, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, juga memiliki tarif yang sama dengan Indonesia, yakni 10%.

Baca Juga: Wah, Sumbangan PPN Batu Bara terhadap Penerimaan Tembus Rp439 Miliar

Kedua, secara global terdapat tren kenaikan tarif PPN/GST dengan nilai yang tidak terlalu besar, yaitu dari 14,9% (2010) menjadi 15,4% (2020). Peningkatan tarif ini juga dialami di seluruh kawasan, kecuali di Oseania.

Kenaikan tarif tertinggi ada di negara-negara Amerika dan Eropa dengan selisih lebih dari 1%. Sementara itu, kenaikan yang relatif rendah ditemui di Afrika dan Asia. Salah satu faktor kenaikan tarif PPN/GST, khususnya di negara-negara Eropa, adalah dipicu fenomena populasi yang menua (aging population) sehingga sumber penerimaan dari PPh kian sulit diandalkan.

Ketiga, pola pergerakan tarif PPN/GST secara global cenderung berlawanan arah dengan pola tarif PPh badan. Sebagai perbandingan, selama dua dasawarsa terakhir, terdapat tren penurunan tarif PPh badan yang konsisten hingga mencapai lebih dari 7% (OECD, 2020). Sementara untuk tarif PPN/GST, ada peningkatan walau tidak bersifat drastis.

Baca Juga: Yuk Daftar! Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews Berhadiah Rp55 Juta

Dengan demikian, terdapat dugaan bahwa revenue forgone yang diakibatkan oleh penurunan tarif PPh badan cenderung dikompensasikan oleh kenaikan tarif PPN/GST.

Keempat, tarif PPN/GST yang cenderung stabil antarwaktu menyiratkan bahwa optimalisasi penerimaan PPN juga memiliki resep selain kenaikan tarif. Misalkan, pembatasan exemption, penyesuaian threshold. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan penerapan teknologi informasi untuk mengurangi tax gap.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tarif PPN di Indonesia sendiri masih lebih rendah dari tarif PPN/GST global. Menariknya, selama satu dekade terakhir terdapat pola kenaikan tarif PPN/GST di berbagai kawasan. (kaw)

Baca Juga: Sambut HUT ke-14, DDTC Gelar Lomba Menulis dan Webinar Series

Topik : narasi data, PPN, GST, tarif pajak, tarif PPN, kebijakan pajak, IBFD, DDTC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020