Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Begini Respons Kemenkeu Setelah BPS Rilis Data PDB Kuartal I/2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Respons Kemenkeu Setelah BPS Rilis Data PDB Kuartal I/2021

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai meskipun masih minus 0,74%, performa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 tetap menunjukkan adanya pemulihan yang solid dari tekanan pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemulihan ekonomi telah terjadi secara konsisten sejak kontraksi pertama terjadi pada kuartal II/2020. Menurutnya, pemulihan itu terjadi karena upaya penanganan pandemi berjalan beriringan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Angka penambahan kasus positif Covid-19 harus dijaga terus menurun dan pelaksanaan program PEN terus diperkuat dan semakin terarah untuk mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Febrio mengatakan pemerintah tetap akan mewaspadai pergerakan kasus Covid-19 karena pandemi belum berakhir. Menurutnya, upaya pembukaan aktivitas ekonomi perlu dilaksanakan secara lebih hati-hati dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Febrio menegaskan pemerintah secara konsisten juga terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer, yakni penanganan pandemi, dukungan terhadap sektor riil, serta kebijakan reformasi struktural.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan program vaksinasi gratis bagi sekitar 181,5 juta orang untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pada awal 2022. Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat juga terus berjalan.

Baca Juga: BPS: Neraca Perdagangan Sepanjang 2021 Surplus US$35,34 Miliar

Dari sisi ekonomi, Febrio menyebut penyerapan dana PEN masih akan terus digenjot. Hingga 30 April 2021, realisasi dana PEN telah mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun.

"Ke depan, penyaluran PEN akan terus dipercepat guna mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif," ujarnya.

Dia menambahkan kebijakan reformasi struktural yang telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) juga terus dioptimalkan agar mempercepat pembukaan lapangan kerja berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Baca Juga: Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

Pemerintah optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi akan kembali pada zona pertumbuhan positif mulai kuartal II/2021. Optimisme itu ditopang oleh 2 faktor. Pertama, proses pemulihan dan normalisasi ekonomi yang terus berlangsung. Kedua, faktor technical rebound akibat baseline yang relatif rendah saat awal masa pandemi.

Secara keseluruhan tahun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada rentang 4,5%–5,3%. (kaw)

Baca Juga: Demi Turunkan Utang, Masyarakat Diimbau Patuh Bayar Pajak
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, Kemenkeu, BPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 20:07 WIB
PEN yg mandeg perlu di evaluasi... lagi.. dimn yg keliru dong... apa kiranya bisa di alihkan ke dana penyehatan UMKM..(kelompok SME) ... krn jelas mrk menyerap TK sngat tinggi. sblm Covid equevalen => 93% ... . tentu ada kepastian ekonomi akan lebih optimis tumbuh... Jgn sampai talangan untuk para ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Januari 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Terbaru Mulai Berlaku, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Jum'at, 31 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani: Tidak Ada Jaminan Ekonomi Pulih pada 2022

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik Puluhan Pejabat Eselon 2 Kemenkeu, Ini Daftarnya

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:00 WIB
BANGLADESH

Mobilisasi Pajak Kurang Masif, Rasio Pajak Terendah di Asia Selatan

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur