Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Begini Respons Kemenkeu Setelah BPS Rilis Data PDB Kuartal I/2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Respons Kemenkeu Setelah BPS Rilis Data PDB Kuartal I/2021

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai meskipun masih minus 0,74%, performa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 tetap menunjukkan adanya pemulihan yang solid dari tekanan pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemulihan ekonomi telah terjadi secara konsisten sejak kontraksi pertama terjadi pada kuartal II/2020. Menurutnya, pemulihan itu terjadi karena upaya penanganan pandemi berjalan beriringan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Angka penambahan kasus positif Covid-19 harus dijaga terus menurun dan pelaksanaan program PEN terus diperkuat dan semakin terarah untuk mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP

Febrio mengatakan pemerintah tetap akan mewaspadai pergerakan kasus Covid-19 karena pandemi belum berakhir. Menurutnya, upaya pembukaan aktivitas ekonomi perlu dilaksanakan secara lebih hati-hati dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Febrio menegaskan pemerintah secara konsisten juga terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer, yakni penanganan pandemi, dukungan terhadap sektor riil, serta kebijakan reformasi struktural.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan program vaksinasi gratis bagi sekitar 181,5 juta orang untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pada awal 2022. Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat juga terus berjalan.

Baca Juga: Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Dari sisi ekonomi, Febrio menyebut penyerapan dana PEN masih akan terus digenjot. Hingga 30 April 2021, realisasi dana PEN telah mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun.

"Ke depan, penyaluran PEN akan terus dipercepat guna mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif," ujarnya.

Dia menambahkan kebijakan reformasi struktural yang telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) juga terus dioptimalkan agar mempercepat pembukaan lapangan kerja berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Pemerintah optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi akan kembali pada zona pertumbuhan positif mulai kuartal II/2021. Optimisme itu ditopang oleh 2 faktor. Pertama, proses pemulihan dan normalisasi ekonomi yang terus berlangsung. Kedua, faktor technical rebound akibat baseline yang relatif rendah saat awal masa pandemi.

Secara keseluruhan tahun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada rentang 4,5%–5,3%. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, Kemenkeu, BPS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 20:07 WIB
PEN yg mandeg perlu di evaluasi... lagi.. dimn yg keliru dong... apa kiranya bisa di alihkan ke dana penyehatan UMKM..(kelompok SME) ... krn jelas mrk menyerap TK sngat tinggi. sblm Covid equevalen => 93% ... . tentu ada kepastian ekonomi akan lebih optimis tumbuh... Jgn sampai talangan untuk para ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Kamis, 04 Agustus 2022 | 11:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sektor Batu Bara Jadi Target Joint Analysis Kemenkeu-Kementerian ESDM

Rabu, 03 Agustus 2022 | 16:45 WIB
PMK 115/2022

Pembebasan Pungutan Ekspor CPO Disebut Efektif Dongkrak Harga Petani

Rabu, 03 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat