Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Soal Konsolidasi Fiskal Berbasis Kenaikan Pajak, Ini Saran Pakar

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Konsolidasi Fiskal Berbasis Kenaikan Pajak, Ini Saran Pakar

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu berhati-hati jika ingin menjalankan konsolidasi fiskal dengan tumpuan pada kenaikan basis dan tarif pajak.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan konsolidasi fiskal berbasis kenaikan pajak memang berpotensi menurunkan rasio defisit anggaran. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang ditempuh tidak berisiko menghambat pemulihan ekonomi.

“Pemilihan timing dan desain kebijakan perlu dipertimbangkan secara hati-hati,” ujarnya, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Selain melalui instrumen pajak, sambungnya, pemerintah idealnya juga menjamin keseimbangan momentum akselerasi fiskal dari sisi belanja dan pembiayaan. Hal ini dapat ditempuh dengan efisiensi belanja (spending better) serta pembiayaan yang inovatif, fleksibel tapi prudent, dan berkelanjutan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah strategi untuk mengamankan penerimaan perpajakan pada 2022. Salah satunya adalah perluasan basis perpajakan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak mencerminkan arah kebijakan fiskal konsolidatif. Hal ini terlihat dari penurunan bertahap rasio defisit anggaran dan rasio utang. Pemerintah juga berkomitmen mengembalikan defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto pada 2023.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Rencananya, perluasan basis perpajakan akan menyasar kepada upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor e-commerce, pengenaan cukai pada kantong plastik, serta menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Bawono mengatakan perluasan basis pajak merupakan kebijakan yang makin diperlukan, terutama dalam konteks pelemahan ekonomi. Hal tersebut juga makin relevan karena Indonesia masih memiliki masalah tingginya aktivitas shadow economy, besarnya tax gap, serta belum berimbangnya struktur penerimaan pajak.

Rencana perluasan basis pajak pada sektor e-commerce dan cukai kantong plastik juga sejalan dengan perkembangan lanskap perpajakan Internasional dalam mengantisipasi pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi serta isu lingkungan.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi Aturan Faktur Pajak, Hati-Hati Soal Batas Upload

Terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN, menurutnya, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara komprehensif. Berdasarkan tren internasional, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu kebijakan yang dipilih beberapa negara, seperti Arab Saudi, Moldova, dan Nigeria, sebagai respons fiskal dalam konteks pemulihan ekonomi.

Namun, opsi tersebut perlu disandingkan dengan kondisi struktur perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, konsumsi masih menjadi kontributor utama dalam PDB.

“Selain itu, kebijakan optimalisasi PPN juga sebenarnya memiliki opsi selain kenaikan tarif. Misalnya, melalui pengurangan exemption ataupun penyesuaian threshold PKP (pengusaha kena pajak),” ujarnya.

Baca Juga: Inflasi Melonjak, DPR Ini Usulkan PPN Tak Dipungut untuk Sementara

Selain itu, sambung Bawono, berbagai strategi peningkatan penerimaan perpajakan juga ditentukan reaksi sektor swasta sebagai stakeholder yang terkena dampak. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam memengaruhi perilaku sektor swasta juga menjadi langkah yang krusial.

“Pada gilirannya, desain kebijakan yang kredibel didukung oleh kemudahan administrasi dapat membangun kepercayaan pelaku ekonomi untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Kumpulkan PPh Final Rp9 Triliun dari WP yang Ikut PPS
Topik : konsolidasi fiskal, penerimaan pajak, PPN, Ditjen Pajak, DJP, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 22:24 WIB
PPh UMKM < 4,8 M kan sdh atas omset ??? itupun scr system perpajakan sdh diambi langkah yg sedikit tidak sesuai dgn azas equality. Sbg contoh orang yg baru saja buka warung kecil tidak punya hak u membebankan atas biaya investasinya dan cost of moneynya yg juga termasuk didalamnya unsur PPN masukan. ... Baca lebih lanjut

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 22:16 WIB
Klo mau ekstrim.. masih banyak basis pajak yg luput dari pengenaan PPN... contohnya jasa kartu kredit, Jasa ATM (bukan transaksi feenya) Jasa pencetakan rekening koran, jasa on line perbankan dll. Krn Investasi mesin dan teknologinya mengadung unsur PPN kemudian akan menjadi faktor pengurang laba..d ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 18:06 WIB
PER-03/PJ/2022

Ini Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran Transaksi dengan Konsumen Akhir

Selasa, 17 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sarankan WP Pilih Aplikasi Pinjol Terdaftar di OJK, Ini Sebabnya

Selasa, 17 Mei 2022 | 17:21 WIB
PER-03/PJ/2022

Mau Bikin Faktur Pajak Pengganti? Cek Juga Ketentuan SPT Masa PPN-nya

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:30 WIB
PER-04/PJ/2022

DJP Perbarui Daftar Badan atau Lembaga Penerima Zakat/Sumbangan

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022