Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Konsolidasi Fiskal Berbasis Kenaikan Pajak, Ini Saran Pakar

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Konsolidasi Fiskal Berbasis Kenaikan Pajak, Ini Saran Pakar

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu berhati-hati jika ingin menjalankan konsolidasi fiskal dengan tumpuan pada kenaikan basis dan tarif pajak.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan konsolidasi fiskal berbasis kenaikan pajak memang berpotensi menurunkan rasio defisit anggaran. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang ditempuh tidak berisiko menghambat pemulihan ekonomi.

“Pemilihan timing dan desain kebijakan perlu dipertimbangkan secara hati-hati,” ujarnya, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Selain melalui instrumen pajak, sambungnya, pemerintah idealnya juga menjamin keseimbangan momentum akselerasi fiskal dari sisi belanja dan pembiayaan. Hal ini dapat ditempuh dengan efisiensi belanja (spending better) serta pembiayaan yang inovatif, fleksibel tapi prudent, dan berkelanjutan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah strategi untuk mengamankan penerimaan perpajakan pada 2022. Salah satunya adalah perluasan basis perpajakan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak mencerminkan arah kebijakan fiskal konsolidatif. Hal ini terlihat dari penurunan bertahap rasio defisit anggaran dan rasio utang. Pemerintah juga berkomitmen mengembalikan defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto pada 2023.

Baca Juga: Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

Rencananya, perluasan basis perpajakan akan menyasar kepada upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor e-commerce, pengenaan cukai pada kantong plastik, serta menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Bawono mengatakan perluasan basis pajak merupakan kebijakan yang makin diperlukan, terutama dalam konteks pelemahan ekonomi. Hal tersebut juga makin relevan karena Indonesia masih memiliki masalah tingginya aktivitas shadow economy, besarnya tax gap, serta belum berimbangnya struktur penerimaan pajak.

Rencana perluasan basis pajak pada sektor e-commerce dan cukai kantong plastik juga sejalan dengan perkembangan lanskap perpajakan Internasional dalam mengantisipasi pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi serta isu lingkungan.

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN, menurutnya, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara komprehensif. Berdasarkan tren internasional, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu kebijakan yang dipilih beberapa negara, seperti Arab Saudi, Moldova, dan Nigeria, sebagai respons fiskal dalam konteks pemulihan ekonomi.

Namun, opsi tersebut perlu disandingkan dengan kondisi struktur perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, konsumsi masih menjadi kontributor utama dalam PDB.

“Selain itu, kebijakan optimalisasi PPN juga sebenarnya memiliki opsi selain kenaikan tarif. Misalnya, melalui pengurangan exemption ataupun penyesuaian threshold PKP (pengusaha kena pajak),” ujarnya.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selain itu, sambung Bawono, berbagai strategi peningkatan penerimaan perpajakan juga ditentukan reaksi sektor swasta sebagai stakeholder yang terkena dampak. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam memengaruhi perilaku sektor swasta juga menjadi langkah yang krusial.

“Pada gilirannya, desain kebijakan yang kredibel didukung oleh kemudahan administrasi dapat membangun kepercayaan pelaku ekonomi untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi
Topik : konsolidasi fiskal, penerimaan pajak, PPN, Ditjen Pajak, DJP, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 22:24 WIB
PPh UMKM < 4,8 M kan sdh atas omset ??? itupun scr system perpajakan sdh diambi langkah yg sedikit tidak sesuai dgn azas equality. Sbg contoh orang yg baru saja buka warung kecil tidak punya hak u membebankan atas biaya investasinya dan cost of moneynya yg juga termasuk didalamnya unsur PPN masukan. ... Baca lebih lanjut

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 22:16 WIB
Klo mau ekstrim.. masih banyak basis pajak yg luput dari pengenaan PPN... contohnya jasa kartu kredit, Jasa ATM (bukan transaksi feenya) Jasa pencetakan rekening koran, jasa on line perbankan dll. Krn Investasi mesin dan teknologinya mengadung unsur PPN kemudian akan menjadi faktor pengurang laba..d ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Kejar WP Lawan Transaksi Bendahara yang Belum Lapor Penghasilan

Minggu, 25 Juli 2021 | 21:51 WIB
INSENTIF PAJAK

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal

Minggu, 25 Juli 2021 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA GIANYAR

Realisasi Setoran Pajak Masih Rendah, Pengawasan Bakal Diintensifkan

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak