Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Usai RUU HPP Disepakati, Sri Mulyani: Reformasi Pajak Berlanjut

A+
A-
1
A+
A-
1
Usai RUU HPP Disepakati, Sri Mulyani: Reformasi Pajak Berlanjut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU APBN 2022, Kamis (30/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR telah menyepakati RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atau RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HPP menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan. Setelah RUU HPP disahkan pun, ia memastikan langkah-langkah reformasi perpajakan lainnya akan terus berlanjut.

"Kami akan terus melanjutkan perbaikan di bidang administrasi, organisasi, dan sistem informasi perpajakan," katanya dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU APBN 2022, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Sri Mulyani menuturkan reformasi perpajakan terdiri atas sisi kebijakan dan administrasi. Pada sisi kebijakan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu mengamendemen berbagai undang-undang perpajakan bersama DPR.

Dia berterima kasih kepada DPR yang mendukung pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan, termasuk menyetujui RUU HPP. Menurutnya, pandangan kritis dari DPR akan menjadi catatan pemerintah dalam melakukan reformasi.

Menkeu juga menyebutkan reformasi perpajakan dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Apalagi, pemerintah harus mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% PDB pada 2023.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Mengenai optimalisasi pengumpulan pajak, Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan terus mempertimbangkan berbagai faktor ketika menetapkan basis dan target pajak. Misal, tentang kondisi pemulihan ekonomi dan iklim investasi.

"Demikian juga pada kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor yang menentukan," ujarnya.

Pada 2022, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.510,0 triliun yang terdiri atas target penerimaan pajak sejumlah Rp1.265 triliun dan target penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp245 triliun. (rig)

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Topik : menkeu sri mulyani, ruu hpp, reformasi perpajakan, DPR, RUU KUP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO

Meriahkan HUT ke-19, Pemda Adakan Program Pemutihan Pajak PBB-P2

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem