Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

A+
A-
8
A+
A-
8
Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pengawasan pada 2022. Langkah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (27/5/2022).

DPP adalah daftar yang berisi wajib pajak sasaran prioritas pengawasan kepatuhan material (PKM) kantor pelayanan pajak (KPP) pada tahun berjalan. DPP disusun agar pengawasan melalui perencanaan terstruktur yang selaras dengan kebijakan serta strategi pengawasan kantor pusat dan kantor wilayah.

“Penyusunan DPP dilakukan dengan penetapan dan pemutakhiran DPP oleh komite kepatuhan di kantor pelayanan pajak,” tulis otoritas dalam dokumen APBN Kita edisi Mei 2022.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Kegiatan dilakukan dengan berorientasi kepada kualitas pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Kegiatan dijalankan secara terfokus untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses pengawasan serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi.

Selain mengenai pengawasan pajak, masih ada pula bahasan terkait dengan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sudah mulai berlaku pada 1 April 2022. Kemudian, ada bahasan tentang program pengungkapan sukarela (PPS).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pemutakhiran Tiap Kuartal

Penetapan DPP dilakukan pada awal tahun berjalan untuk kegiatan pengawasan kuartal pertama. Pemutakhiran DPP dilakukan di setiap kuartal dengan menambah jumlah wajib pajak beserta masa atau tahun pajak untuk kegiatan pengawasan kuartal II, III, dan IV.

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Adapun total estimasi potensi dalam DPP minimal dapat memenuhi target trajectory penerimaan dari kegiatan PKM dengan memperhatikan aspek kualitas serta mempertimbangkan tax potential rate (TPR) dan success rate (SR).

Pemilihan populasi wajib pajak dalam DPP disusun selaras dengan kebijakan dan strategi pengawasan nasional, strategi pengawasan Kanwil DJP, dan rencana kegiatan pengawasan KPP. Wajib pajak itu juga berisiko tinggi berdasarkan Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan. (DDTCNews)

Ketentuan Menyangkut Faktur Pajak

Otoritas menyatakan terdapat beberapa pokok perubahan yang perlu menjadi perhatian pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan berlakunya PER-03/PJ/2022. Salah satunya mengenai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Baca Juga: Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

NSFP digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP. Diatur pula tentang pemberian NSFP berdasarkan jumlah yang diberikan. Simak selengkapnya pada artikel ‘PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini’. (DDTCNews)

Harta Belum Dilaporkan

Wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengungkapkan harta secara sukarela yang selama ini belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) ataupun Surat Pernyataan Harta (SPH) saat tax amnesty 2016-2017. Kesempatan itu terbuka dengan PPS yang berlangsung hingga 30 Juni 2022.

“Jadi kalau memang ada [harta] yang belum dilaporkan [setelah PPS berakhir], kami memiliki data. Ya kami akan sampaikan kepada wajib pajak bahwa ada harta yang belum terlaporkan baik di PPS maupun di SPT apabila wajib pajak tidak mengikuti PPS,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Perlindungan Data Harta Wajib Pajak dalam PPS

DJP kembali menegaskan wajib pajak akan memperoleh perlindungan data harta yang diungkapkan dalam PPS. Penegasan itu disampaikan dalam Pengumuman No. PENG-13/PJ.09/2022 yang diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

“Wajib pajak akan terbebas dari sanksi administratif dan memperoleh perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pajak terkait harta yang diikutsertakan dalam PPS,” tulis DJP. (DDTCNews)

Audit Seluruh Perusahaan Sawit

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengaudit seluruh perusahaan sawit. Langkah ini dilakukan menyusul masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga: Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Audit direncanakan menyeluruh mulai berlangung pada Juni 2022. Luhut mengatakan pemerintah juga akan mengaudit lokasi kantor pusat perusahaan sawit. Pasalnya, jika kantor pusat perusahaan sawit di luar negeri, ada potensi pajak yang tidak dapat masuk ke Indonesia.

“Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya [masuk ke Indonesia],” katanya. (DDTCNews/Kontan)

Level Playing Field Aset Kripto dan Saham

Pemerintah menyatakan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto akan menciptakan level playing field dengan instrumen investasi saham.

Baca Juga: Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dengan level playing field, investor pada kedua instrumen investasi tersebut akan membayar pajak. Seperti diketahui, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto diatur dalam PMK 68/2022.

“Kripto itu alat investasi. Saham juga alat investasi. Menjadi level playing field, menjadi setara. Keduanya dikenakan pajak. Artinya, seluruh investor di situ juga membayar pajak,” ujar Suahasil. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, pengawasan pajak, Daftar Prioritas Pengawasan, DPP, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

Senin, 04 Juli 2022 | 18:07 WIB
PER-03/PJ/2022

Aturan e-Faktur Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Tak Berlaku untuk Ini

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet