Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini

A+
A-
186
A+
A-
186
PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sudah mulai berlaku pada 1 April 2022.

Saat peraturan itu berlaku, sejumlah peraturan dan keputusan direktur jenderal pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, PER-58/PJ/2010. Kedua, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020. Ketiga, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020. Kelima, KEP-754/PJ/2001.

“Dengan adanya perbaikan aturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP (pengusaha kena pajak) dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi Mei 2022, dikutip pada Kamis (26/5/2022).

Baca Juga: Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Otoritas menyatakan terdapat beberapa pokok perubahan yang perlu menjadi perhatian PKP. Pertama, pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) /nomor paspor pada e-faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi.

Kedua, pengaturan terkait pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Sementara untuk jenis barang atas penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan minimal diisi alamat lengkap.

Ketiga, untuk transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi dengan kurs sesuai keputusan menteri keuangan (KMK) yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Untuk faktur pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Keempat, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP.

Diatur pula tentang pemberian NSFP berdasarkan jumlah yang diberikan, yaitu bagi PKP yang mendapat paling banyak 75 NSFP; PKP yang mendapat paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 masa pajak sebelumnya; dan PKP yang membutuhkan NSFP jumlah tertentu.

Adapun PKP yang membutuhkan NSFP jumlah tertentu adalah PKP yang baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Kelima, penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP.

Keenam, pengaturan kembali penanda tangan e-faktur, yaitu pihak yang berhak menandatangani e-faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-faktur

Ketujuh, aplikasi e-faktur host-to-host dapat digunakan oleh PKP yang membuat e-faktur melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk oleh direktur jenderal pajak berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Kedelapan, aturan terkait dengan pembatasan waktu upload e-faktur. Sesuai dengan peraturan tersebut, e-faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.

Kesembilan, pengaturan kembali faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan e-faktur sepanjang diunggah menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host dan memperoleh persetujuan DJP.

Kesepuluh, pembubuhan cap/keterangan mengenai fasilitas PPN/ PPnBM dilakukan melalui aplikasi e-faktur.

Baca Juga: Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Kesebelas, mengenai sengketa pajak yang terkait dengan pajak masukan. PKP pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap sebagaimana yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 karena kesalahan PKP penjual yang terjadi di luar kuasa PKP pembeli. (kaw)

Topik : PER-03/PJ/2022, faktur pajak, pajak, Ditjen Pajak, DJP, e-faktur

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Yandi

Minggu, 29 Mei 2022 | 11:01 WIB
apakah PPN digungung masih bisa?

Arief Rubijanto

Kamis, 26 Mei 2022 | 17:30 WIB
rumit yaaa....🤔
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 08:35 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak