Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini

A+
A-
187
A+
A-
187
PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sudah mulai berlaku pada 1 April 2022.

Saat peraturan itu berlaku, sejumlah peraturan dan keputusan direktur jenderal pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, PER-58/PJ/2010. Kedua, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020. Ketiga, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020. Kelima, KEP-754/PJ/2001.

“Dengan adanya perbaikan aturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP (pengusaha kena pajak) dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi Mei 2022, dikutip pada Kamis (26/5/2022).

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Otoritas menyatakan terdapat beberapa pokok perubahan yang perlu menjadi perhatian PKP. Pertama, pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) /nomor paspor pada e-faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi.

Kedua, pengaturan terkait pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Sementara untuk jenis barang atas penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan minimal diisi alamat lengkap.

Ketiga, untuk transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi dengan kurs sesuai keputusan menteri keuangan (KMK) yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Untuk faktur pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Keempat, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP.

Diatur pula tentang pemberian NSFP berdasarkan jumlah yang diberikan, yaitu bagi PKP yang mendapat paling banyak 75 NSFP; PKP yang mendapat paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 masa pajak sebelumnya; dan PKP yang membutuhkan NSFP jumlah tertentu.

Adapun PKP yang membutuhkan NSFP jumlah tertentu adalah PKP yang baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Kelima, penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP.

Keenam, pengaturan kembali penanda tangan e-faktur, yaitu pihak yang berhak menandatangani e-faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-faktur

Ketujuh, aplikasi e-faktur host-to-host dapat digunakan oleh PKP yang membuat e-faktur melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk oleh direktur jenderal pajak berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak.

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Kedelapan, aturan terkait dengan pembatasan waktu upload e-faktur. Sesuai dengan peraturan tersebut, e-faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.

Kesembilan, pengaturan kembali faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan e-faktur sepanjang diunggah menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host dan memperoleh persetujuan DJP.

Kesepuluh, pembubuhan cap/keterangan mengenai fasilitas PPN/ PPnBM dilakukan melalui aplikasi e-faktur.

Baca Juga: Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Kesebelas, mengenai sengketa pajak yang terkait dengan pajak masukan. PKP pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap sebagaimana yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 karena kesalahan PKP penjual yang terjadi di luar kuasa PKP pembeli. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PER-03/PJ/2022, faktur pajak, pajak, Ditjen Pajak, DJP, e-faktur

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Yandi

Minggu, 29 Mei 2022 | 11:01 WIB
apakah PPN digungung masih bisa?

Arief Rubijanto

Kamis, 26 Mei 2022 | 17:30 WIB
rumit yaaa....🤔
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP