Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Upah Minimum Sektoral Dihapus, Ini yang Dilakukan Pemerintah

A+
A-
21
A+
A-
21
Upah Minimum Sektoral Dihapus, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Pekerja memproduksi tahu di pabrik tahu Sumber Barokah di Kampung Karya Bhakti RT 04/04, Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/1/2021). Pemerintah menyiapkan ketentuan peralihan mengenai upah minimum sektoral pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan ketentuan peralihan mengenai upah minimum sektoral pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Seperti diketahui, upah minimum sektoral dihapuskan dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan dipertegas kembali melalui RPP.

"Pada saat PP ini mulai berlaku ... gubernur tidak boleh lagi menetapkan upah minimum sektoral," bunyi Pasal 82 RPP tentang Pengupahan yang diunggah pada uu-ciptakerja.go.id, dikutip Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: 4 Jenis Penghasilan yang Tidak Dikenai Pajak dalam UU Cipta Kerja

Meski demikian, RPP tentang Pengupahan menetapkan upah minimum sektoral masih tetap berlaku bila telah disahkan sebelum tanggal 2 November 2020.

Masa berlaku upah minimum sektoral dibatasi hingga surat keputusan mengenai upah minimum sektoral berakhir atau hingga upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota ditetap lebih tinggi dari upah minimum sektoral.

Khusus atas upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020, gubernur wajib mencabut upah minimum sektoral yang terlanjur ditetapkan tersebut paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan.

Baca Juga: Kontribusi Pajak UMKM Masih Perlu Diperbesar

Pada UU No. 11/2020 sekaligus RPP tentang Pengupahan, pemerintah hanya menetapkan 2 jenis upah minimum yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

Upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi yang meliputi paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, median upah, dan aspek ketenagakerjaan. Adapun upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota baru bisa ditetapkan oleh gubernur apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Baca Juga: Kebijakan Pengecualian Dividen dari Objek PPh Tepat, Ini Kata Pakar

Khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah memperbolehkan UMK untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum kepada pekerjanya.

Upah bagi pekerja di UMK ditetapkan paling rendah sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. (Bsi)

Baca Juga: Tuntaskan Dua Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Kata DJP
Topik : upah minimum sektoral, RPP Pengupahan, UU Cipta Kerja
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 08 Maret 2021 | 10:44 WIB
PMK 18/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 10:18 WIB
PMK 18/2021
Kamis, 04 Maret 2021 | 18:41 WIB
PMK 18/2021
Kamis, 04 Maret 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK