Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Kinerja penerimaan KPP Mikro berdasarkan pada hasil evaluasi DJP. (Laporan Tahunan 2020 DJP)

JAKARTA, DDTCNews - Sejak 2016, Ditjen Pajak (DJP) DJP melaksanakan uji coba KPP Mikro sebagai bagian dari pengembangan klasifikasi KPP Pratama. Pada tahun lalu, DJP melakukan evaluasi atas uji coba tersebut.

Berdasarkan pada informasi dalam Laporan Tahunan 2020 DJP, unit yang diujicobakan adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Adapun KP2KP merupakan unit yang berada di bawah KPP Pratama.

“Uji coba dilakukan dengan memperluas tugas dan kewenangan KP2KP yang menjadi unit uji coba dengan tujuan agar unit tersebut dapat memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan secara lebih optimal dengan jangkauan yang lebih luas,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (20/10/2021).

Baca Juga: Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Berdasarkan pada PMK 184/2020, yang mulai diterapkan pada tahun 2021, keberadaan KP2KP diperkuat dengan ditambahkannya tugas pengawasan dan ekstensifikasi. Hal tersebut memberi dampak terhadap kelanjutan uji coba KPP Mikro.

Atas dasar itulah, DJP melakukan evaluasi atas pelaksanaan uji coba pada 2020. Hasilnya digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur efektivitas dan optimalisasi atas pengembangan desain KP2KP.

Hasil evaluasi selama 2020 adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah
  • terdapat 5 unit KP2KP yang memiliki pegawai di bawah standar minimum yang telah ditentukan;
  • sebagian besar latar belakang pendidikan petugas pelaksana pada KPP Mikro adalah Diploma I;
  • terjadi penyesuaian wilayah kerja dan assignment wajib pajak yang diberikan ke KPP Mikro;
  • terdapat 6 unit KPP Mikro yang telah mencapai target penerimaan (kondisi per 15 Desember 2020);
  • masih terdapat jenis permohonan, produk hukum, atau kegiatan yang tidak dapat diterima, diterbitkan, atau ditindaklanjuti KPP Mikro;
  • pelaksanaan uji coba dengan penambahan tugas KP2KP sesuai dengan PMK 184/2020 berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak serta pelayanan terhadap wajib pajak pada wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh KPP Pratama induknya;
  • dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan, desain struktur uji coba dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya lebih banyak layanan yang dapat diberikan kepada wajib pajak serta pengawasan dan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang lebih luas cakupannya sebagai upaya penguasaan wilayah.

“Berdasarkan hasil evaluasi yang dianggap telah mencukupi, uji coba KPP Mikro tidak dilakukan perpanjangan pada tahun 2021,” tulis DJP.

Desain KPP Mikro saat ini merupakan cikal bakal desain KP2KP pada masa mendatang. Tugas tambahan yang diberikan kepada KPP Mikro telah tertuang dalam PMK 184/2020 sebagai tugas KP2KP. (kaw)

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim
Topik : KPP Mikro, KPP Pratama, KP2KP, pengawasan berbasis kewilayahan, Ditjen Pajak, DJP, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Senin, 06 Desember 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KATINGAN

Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini