KEBIJAKAN PAJAK

Tunggu RPP, Tarif Efektif PPh Pasal 21 Belum Berlaku dalam Waktu Dekat

Muhamad Wildan | Selasa, 10 Januari 2023 | 17:17 WIB
Tunggu RPP, Tarif Efektif PPh Pasal 21 Belum Berlaku dalam Waktu Dekat

Kantor pusat Ditjen Pajak (DJP).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif masih belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai tarif efektif PPh Pasal 21 masih disusun. Oleh karena itu, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

"Besaran [tarif efektif] masih terus kita kalibrasi sampai ketemu titiknya [yang] pas, supaya di akhir tahun para karyawan itu tidak lagi pusing. Jadi yang dipotong sudah pas," ujar Suryo, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga:
Fiskus: Pemotongan PPh 21 atas Jasa Medis Tidak Berdasarkan Golongan

Lapisan dari tarif efektif PPh Pasal 21 akan disusun sedetail mungkin agar nantinya tidak ada kurang bayar atau lebih bayar yang signifikan sehingga membebani wajib pajak karyawan.

"Kurang bayar yang banyak ini kita coba antisipasi dengan tarif efektif ini. Nantinya akan dibuat buku tabel tarif contoh untuk K/1, K/2, K/3, dan penghasilan brutonya, tarif efektifnya akan berbeda-beda," ujar Suryo.

Suryo mengatakan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif akan diberlakukan bila ketentuannya telah diterbitkan oleh pemerintah.

Baca Juga:
Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Untuk diketahui, pemerintah sedang menyiapkan ketentuan tarif efektif PPh Pasal 21 dalam RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan.

Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang ada saat ini dirasa terlalu rumit sehingga perlu disederhanakan menggunakan tarif efektif. Nantinya, besaran PPh Pasal 21 yang dipotong dihitung hanya dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif.

Tarif efektif yang disiapkan oleh DJP nantinya sudah mencerminkan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk setiap status mulai dari TK/0 senilai Rp54 juta hingga K/I/3 senilai Rp121,5 juta. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 13:30 WIB KPP PRATAMA PURWOKERTO

Fiskus: Pemotongan PPh 21 atas Jasa Medis Tidak Berdasarkan Golongan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perusahaan Beri Hadiah Undian ke Karyawan, Kapan Terutang Pajaknya?

Minggu, 26 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lebih 5.000 Rekening dan e-Wallet Terkait Judi Online Bakal Diblokir

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI