KPP PRATAMA SINGARAJA

Tunggakan Pajak Dilunasi, Sertifikat Tanah WP Akhirnya Dikembalikan

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2023 | 16:30 WIB
Tunggakan Pajak Dilunasi, Sertifikat Tanah WP Akhirnya Dikembalikan

Ilustrasi.

SINGARAJA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja melakukan serah terima pengembalian jaminan pelunasan sisa tagihan utang pajak berupa 1 sertifikat tanah kepada wajib pajak pada 4 November 2023.

Pengembalian sertifikat tanah kepada wajib pajak dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Singaraja. Dalam kesempatan itu, wajib pajak menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian barang jaminan sita.

“Serah terima dilakukan di ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Singaraja dan dihadiri oleh Kepala Kepala Seksi P3, JSPN, beserta wakil wajib pajak,” sebut KPP dikutip dari situs web DJP, Senin (11/12/2023).

Baca Juga:
Cek Lagi Saat Input Faktur Pajak, e-Faktur Tak Validasi NPWP Otomatis

KPP menyebut pengembalian jaminan pelunasan utang pajak dilaksanakan setelah seluruh tunggakan pajak dilunasinya pada Oktober 2023. Wajib pajak sebelumnya memiliki tunggakan pajak dengan aset yang dijaminkan berupa sertifikat tanah dengan lokasi aset sitaan berada di Desa Kaliasem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 189/2020, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Baca Juga:
Apa Itu Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

Keadaan tertentu itu, misalnya, juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Barang bergerak yang disita misalnya uang tunai, perhiasan, deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara itu, penyitaan atas barang tidak bergerak misalnya atas tanah dan/atau bangunan, dan kapal dengan isi kotor kotor tertentu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 26 Februari 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cek Lagi Saat Input Faktur Pajak, e-Faktur Tak Validasi NPWP Otomatis

Senin, 26 Februari 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

Senin, 26 Februari 2024 | 16:30 WIB SE-1/PJ/2024

Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Senin, 26 Februari 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN JEPARA

Daftar Lengkap Tarif Baru Pajak Daerah Kabupaten Jepara, Simak di Sini

BERITA PILIHAN
Senin, 26 Februari 2024 | 18:00 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Musnahkan 6 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp 7,7 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Hibah Tanah Orang Tua, Ini Ketentuan Nilai Harta di SPT Tahunan

Senin, 26 Februari 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cek Lagi Saat Input Faktur Pajak, e-Faktur Tak Validasi NPWP Otomatis

Senin, 26 Februari 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

Senin, 26 Februari 2024 | 16:30 WIB SE-1/PJ/2024

Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Senin, 26 Februari 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN JEPARA

Daftar Lengkap Tarif Baru Pajak Daerah Kabupaten Jepara, Simak di Sini

Senin, 26 Februari 2024 | 15:47 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Data Bukti Potong pada Riwayat Pemotongan Pemungutan di DJP Online

Senin, 26 Februari 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot 21/26 Punya Fitur Auth Key, Apa Itu?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:00 WIB SE-1/PJ/2024

Pemeriksaan Bukper: Data Elektronik WP Ditangani via Forensik Digital