Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tolak Kenaikan Tarif Pajak, 250 Pengusaha Kirim Surat Ke Gubernur

A+
A-
1
A+
A-
1
Tolak Kenaikan Tarif Pajak, 250 Pengusaha Kirim Surat Ke Gubernur

Gubernur New York Andrew Cuomo tiba untuk meninjau pusat vaksinasi virus corona (COVID-19) di Gereja Baptis Grace di Mount Vernon, New York, Amerika Serikat, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Segar/AWW/djo

NEW YORK, DDTCNews – Sebanyak 250 pengusaha New York mengirimkan surat kepada Gubernur New York Andrew Cuomo yang berisikan permohonan kepada pemerintah negara bagian untuk tidak menaikkan tarif pajak.

Dalam surat terbuka tersebut, pengusaha memandang rencana kenaikan pajak akan menghambat pemulihan ekonomi New York pascapandemi Covid-19. Penerimaan baru dapat diintensifkan setelah ekonomi kembali pulih dan penyerapan tenaga kerja telah optimal.

"Pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar US$1,9 triliun. Hal ini menghilangkan urgensi bagi pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal untuk mengenakan pajak baru," tulis pengusaha yang tergabung dalam Partnership for New York City, dikutip Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Pada situasi saat ini, pengusaha memandang kenaikan pajak orang pribadi ataupun korporasi akan menghambat proses pemulihan ekonomi dan rekrutmen tenaga kerja profesional dari luar New York untuk bekerja di negara bagian tersebut.

"Pajak baru juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi dan mendorong pengusaha untuk memindahkan usahanya ke luar New York," tulis pengusaha dalam surat terbukanya seperti dilansir thehill.com.

Kendati demikian, pengusaha memandang peningkatan penerimaan pajak tetaplah diperlukan untuk meningkatkan kualitas program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Sebelumnya, anggota Parlemen New York berencana meningkatkan tarif pajak atas korporasi dan orang kaya. Melalui kebijakan pajak tersebut, diharapkan ada tambahan penerimaan pajak sebesar US$6 miliar per tahun.

Pandemi Covid-19 dipandang telah meningkatkan ketimpangan di New York sehingga peningkatan tarif pajak diperlukan untuk mendanai program jaminan sosial dan mengurangi ketimpangan. (rig)

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan
Topik : amerika serikat, tarif pajak, asosiasi pengusaha, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan