Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

A+
A-
6
A+
A-
6
Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Ilustrasi. 

DENPASAR, DDTCNews – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Bali menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dugaan kasus pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng melalui Kepolisian Daerah Bali.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali Andri Puspo Heriyanto mengatakan tersangka KPTDA (36) diduga merugikan negara sekitar Rp1,3 miliar karena melakukan tindak pidana perpajakan.

“KPTDA diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

KPTDA merupakan Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh. Tersangka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pelanggan atau pembeli, tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara.

KPTDA diserahkan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan dugaan melakukan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelum dilakukan penyidikan, telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP.

Baca Juga: Ungkap Kesalahan SPT Saat Pemeriksaan Pajak, Apa Bisa?

Adapun pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun, KPTDA tidak menggunakan hak tersebut sehingga PPNS Kanwil DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun, KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut.

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dudung Rudi Hendratna menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang baik antara Kanwil DJP Bali, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Buleleng, serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum perpajakan.

Baca Juga: Daftar Barang Strategis Impor yang Bebas Pajak Pertambahan Nilai

Langkah ini sebagai upaya penegakan prinsip keadilan sehingga menimbulkan efek jera dan mengamankan penerimaan pajak. Dudung berharap dengan adanya penyerahan tersangka, sebagai rangkaian proses penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan, wajib pajak akan makin patuh. (kaw)

Topik : Bali, Kanwil DJP Bali, Kejari Buleleng, penegakan hukum, pidana pajak, PPN, UU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Kamis, 16 September 2021 | 16:01 WIB
Langkah yang bagus karenan dengan ini dapat memberikan efek jera ke yang lain apabila tidak membayarkan pajaknya
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya