Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tidak Ada Pengurangan, Tapi Jatuh Tempo Pajak Daerah Diundur

A+
A-
4
A+
A-
4
Tidak Ada Pengurangan, Tapi Jatuh Tempo Pajak Daerah Diundur

Salah satu sudut di Kota Denpasar, Bali.

DENPASAR, DDTCNews—Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan warga Kota Denpasar. Relaksasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2.

Kepala Bapenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi mengatakan keringanan pajak hotel, restoran, hiburan, dan juga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) itu dapat dilakukan tanpa wajib pajak mengajukan aktivasi permohonan.

“Relaksasi pajak daerah yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran pajak. Dan tidak ada aktivasi. Pemkot Denpasar memberikan relaksasi hingga 3 bulan ke depan,” ujarnya di Denpasar, Selasa (5/5).

Baca Juga: Gandeng Posindo, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat Kantor Pos

Ia menambahkan relaksasi tersebut diberikan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD. SE tersebut diterbitkan sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2 tanpa aktivasi mengajukan permohonan.

“Penundaan jatuh tempo yang diberikan kepada pelaku usaha hingga 20 Juli 2020. Dengan demikian, wajib pajak mendapatkan penundaan pembayaran pajak untuk masa pajak periode April, Mei dan Juni 2020 dengan kewajiban tetap melakukan pelaporan pajak tanggal 20 setiap bulan,” katanya.

Adapun kebijakan ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat untuk memberikan keringanan dan pengurangan beban pajak bagi pengusaha. “Sedangkan untuk PBB-P2, jatuh tempo pembayaran pajaknya diundur hingga 30 September 2020,” ujarnya seperti dilansir balipost.com.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon 50% PBB

Pemkot Denpasar memastikan tidak ada pengurangan atau pembebasan pajak daerah di Kota Denpasar mengingat hal ini sudah diatur dalam undang undang. Pemkot Denpasar lebih memilih relaksasi mekanisme pembayaran pajak bagi pelaku usaha.

“Kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. Pemkot menyebutkan pandemi Covid 19 sudah pasti akan memengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini,” kata Dewa. (Bsi)

Baca Juga: Target Setoran Pajak Kendaraan Semester I di Daerah Ini Terlampaui
Topik : denpasar, pajak daerah, relaksasi pajak daerah, jatuh tempo pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sabtu, 04 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK