Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

A+
A-
3
A+
A-
3
Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia tercatat sangat tinggi bila dibandingkan dengan ketentuan di negara lain.

Berdasarkan pada data threshold omzet pengusaha – penentu PKP dalam ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) – di 92 negara yang dihimpun DDTC Fiscal Research, rata-ratanya mendekati Rp1,2 miliar.

Threshold di Indonesia jauh lebih besar, yakni Rp4,8 miliar atau sekitar 4 kali lipat rata-rata sampel. Adapun nilai threshold tertinggi dari sampel hanya sebesar Rp10,8 miliar. Ada pula negara lain di luar sampel – seperti Chili, Meksiko, Spanyol, dan Turki – yang tidak menerapkan threshold PKP.

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

“Dapat disimpulkan threshold PKP Indonesia saat ini terbilang sangat tinggi dari kacamata global,” ujar Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah, Kamis (24/6/2021).

Awwaliatul menjelaskan salah satu aspek yang krusial dalam merancang kebijakan PPN di banyak negara adalah penentuan perlakuan terhadap pengusaha kecil. Aspek yang dipertimbangkan adalah perlu atau tidaknya pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban pemungutan PPN.

Setidaknya terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan negara-negara di dunia dalam menentukan perlakuan PPN atas pengusaha kecil. Pertama, faktor atau variabel yang menjadi batasan sehingga pengusaha dapat dikatakan sebagai pengusaha kecil.

Baca Juga: Sri Mulyani Mulai Sapih Insentif, Termasuk PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP

Kedua, upaya atau kebijakan yang harus dilakukan untuk menyederhanakan prosedur PPN pengusaha kecil. Ketiga, cara untuk memastikan pengusaha yang ditetapkan sebagai pengusaha kecil memang benar-benar telah memenuhi ambang batas pengusaha kecil untuk tujuan PPN.

Pertimbangan terhadap ketiga faktor itu, sambung Awwaliatul, dipicu adanya bukti bahwa biaya administrasi dan kepatuhan sehubungan dengan pemungutan PPN dari pengusaha kecil sering kali lebih besar dibandingkan dengan penerimaan PPN yang dihasilkan.

“Alasan inilah yang menyebabkan banyak negara menetapkan ketentuan PPN khusus mengenai pengusaha kecil,” kata Awwaliatul.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Sebagian besar negara yang menetapkan pengecualian bagi pengusaha kecil sebagai PKP tentunya memerlukan ketentuan yang mengatur tentang batas minimum (minimum treshold) dari kegiatan usaha pengusaha kecil.

Berdasarkan pada ketentuan ini, hanya pengusaha di bawah batas minimum yang dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil sehingga tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sebaliknya, pengusaha yang berada di atas batas minimum kegiatan usaha pengusaha kecil dikategorikan sebagai PKP sehingga wajib menjalankan kewajibannya.

Menurut Awwaliatul, setiap negara mempunyai batasan yang berbeda untuk mengukur kegiatan usaha dari pengusaha kecil atau pengusaha yang tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Namun, ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah nilai peredaran dari barang dan/atau jasa yang diserahkan dalam satu periode, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN atau yang di luar cakupan PPN.

Awwaliatul mengatakan tingginya threshold PKP membawa konsekuensi banyaknya transaksi ekonomi yang tidak terpantau dalam mekanisme PPN. Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengkaji threshold PKP merupakan langkah yang wajar. Simak ‘Dirjen Pajak Sebut Penurunan Threshold PKP Sedang Dikaji Pemerintah’. (kaw)

Baca Juga: Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti
Topik : kebijakan pajak, PPN, threshold PKP, pengusaha kena pajak, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 30 Juni 2021 | 22:04 WIB
Perubahan dan penyesuaian kembali atas PPN sepertinya perlu dilakukan. Hal mungkin kondisi saat ini sudah tidak relevan lagi dengan UU PPN yang berlaku saat ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil Baru Diperpanjang, Simak Lagi Perinciannya

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS