Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

A+
A-
3
A+
A-
3
Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia tercatat sangat tinggi bila dibandingkan dengan ketentuan di negara lain.

Berdasarkan pada data threshold omzet pengusaha – penentu PKP dalam ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) – di 92 negara yang dihimpun DDTC Fiscal Research, rata-ratanya mendekati Rp1,2 miliar.

Threshold di Indonesia jauh lebih besar, yakni Rp4,8 miliar atau sekitar 4 kali lipat rata-rata sampel. Adapun nilai threshold tertinggi dari sampel hanya sebesar Rp10,8 miliar. Ada pula negara lain di luar sampel – seperti Chili, Meksiko, Spanyol, dan Turki – yang tidak menerapkan threshold PKP.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

“Dapat disimpulkan threshold PKP Indonesia saat ini terbilang sangat tinggi dari kacamata global,” ujar Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah, Kamis (24/6/2021).

Awwaliatul menjelaskan salah satu aspek yang krusial dalam merancang kebijakan PPN di banyak negara adalah penentuan perlakuan terhadap pengusaha kecil. Aspek yang dipertimbangkan adalah perlu atau tidaknya pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban pemungutan PPN.

Setidaknya terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan negara-negara di dunia dalam menentukan perlakuan PPN atas pengusaha kecil. Pertama, faktor atau variabel yang menjadi batasan sehingga pengusaha dapat dikatakan sebagai pengusaha kecil.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Kedua, upaya atau kebijakan yang harus dilakukan untuk menyederhanakan prosedur PPN pengusaha kecil. Ketiga, cara untuk memastikan pengusaha yang ditetapkan sebagai pengusaha kecil memang benar-benar telah memenuhi ambang batas pengusaha kecil untuk tujuan PPN.

Pertimbangan terhadap ketiga faktor itu, sambung Awwaliatul, dipicu adanya bukti bahwa biaya administrasi dan kepatuhan sehubungan dengan pemungutan PPN dari pengusaha kecil sering kali lebih besar dibandingkan dengan penerimaan PPN yang dihasilkan.

“Alasan inilah yang menyebabkan banyak negara menetapkan ketentuan PPN khusus mengenai pengusaha kecil,” kata Awwaliatul.

Baca Juga: Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu

Sebagian besar negara yang menetapkan pengecualian bagi pengusaha kecil sebagai PKP tentunya memerlukan ketentuan yang mengatur tentang batas minimum (minimum treshold) dari kegiatan usaha pengusaha kecil.

Berdasarkan pada ketentuan ini, hanya pengusaha di bawah batas minimum yang dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil sehingga tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sebaliknya, pengusaha yang berada di atas batas minimum kegiatan usaha pengusaha kecil dikategorikan sebagai PKP sehingga wajib menjalankan kewajibannya.

Menurut Awwaliatul, setiap negara mempunyai batasan yang berbeda untuk mengukur kegiatan usaha dari pengusaha kecil atau pengusaha yang tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Baca Juga: PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%

Namun, ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah nilai peredaran dari barang dan/atau jasa yang diserahkan dalam satu periode, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN atau yang di luar cakupan PPN.

Awwaliatul mengatakan tingginya threshold PKP membawa konsekuensi banyaknya transaksi ekonomi yang tidak terpantau dalam mekanisme PPN. Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengkaji threshold PKP merupakan langkah yang wajar. Simak ‘Dirjen Pajak Sebut Penurunan Threshold PKP Sedang Dikaji Pemerintah’. (kaw)

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi
Topik : kebijakan pajak, PPN, threshold PKP, pengusaha kena pajak, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 30 Juni 2021 | 22:04 WIB
Perubahan dan penyesuaian kembali atas PPN sepertinya perlu dilakukan. Hal mungkin kondisi saat ini sudah tidak relevan lagi dengan UU PPN yang berlaku saat ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Senin, 26 Juli 2021 | 16:03 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu