Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Ini Alasan DJP Usulkan Perubahan Rezim PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Ternyata Ini Alasan DJP Usulkan Perubahan Rezim PPN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor dalam konferensi pers, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan salah satu alasan kebijakan PPN perlu diubah antaran kinerja realisasi penerimaan PPN di Indonesia relatif kurang optimal dibandingkan dengan negara lain.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan rencana perubahan sistem PPN melalui revisi RUU KUP adalah angka C–efficiency ratio PPN di Indonesia. Menurutnya, C–efficiency ratio PPN di Indonesia berada pada angka 0,6%.

"Saya sampaikan C–efficiency PPN Indonesia saat ini 0,6%. Artinya, PPN yang ada di Indonesia baru terkumpul 60%," katanya dalam konferensi pers, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Neilmaldrin memaparkan angka tersebut jauh tertinggal bahkan untuk negara kawasan Asean. Dia menyampaikan C–efficiency ratio PPN di Singapura, Thailand dan Vietnam jauh lebih baik dengan angka mencapai 0,8.

Untuk itu, sistem PPN yang berlaku saat ini diusulkan untuk diubah melalui revisi RUU KUP yang akan dibahas bersama DPR. Dia optimistis perubahan rezim PNN tersebut dapat mendorong kinerja penerimaan negara lebih optimal.

Selain itu, usulan perubahan sistem PPN terkait dengan tarif dan kebijakan fasilitas PPN juga dimaksudkan agar pemungutan pajak atas konsumsi menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan rasa keadilan di masyarakat.

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

"Jadi pemungutan pajak yang tidak efisien seperti memerlukan surat keterangan bebas (SKB) itu jadi biaya administrasi. Kami dorong clean efficiency bagaimana memperbaiki dari sisi administrasi dan regulasi," tutur Neilmaldrin.

Belakangan ini, isu PPN mulai dari kenaikan tarif menjadi 12% dan penghapusan fasilitas PPN pada bidang pendidikan dan sembako tengah menjadi perhatian masyarakat seiring dengan bocornya draf revisi RUU KUP sebelum masuk pembahasan resmi dengan Komisi XI. (rig)

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara
Topik : ditjen pajak, DJP, pengecualian PPN, kebijakan pajak, tarif PPN, RUU KUP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah