Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Terbaru! DJP Rilis Aturan Soal Tax Examination Abroad, Apa Itu?

A+
A-
7
A+
A-
7
Terbaru! DJP Rilis Aturan Soal Tax Examination Abroad, Apa Itu?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak menerbitkan beleid mengenai tata cara pelaksanaan tax examination abroad dalam rangka pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.

Beleid itu berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-02/PJ/2020. Beleid ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 27 Januari 2020 di Jakarta. Tanggal penetapan juga menjadi tanggal berlakunya aturan tersebut.

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional …,” demikian bunyi penggalan pertimbangan terbitnya beleid tersebut.

Baca Juga: Mau Nikmati Tarif PPh Badan 22%? DJP: Segera Lapor SPT Tahunan

Tax Examination Abroad adalah kehadiran perwakilan DJP dalam rangka pencarian dan/atau pengumpulan Informasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau sebaliknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dirjen Pajak, dalam beleid itu, berwenang untuk melaksanakan tax examination abroad secara resiprokal dengan pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan tax examination abroad dikoordinasikan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

“Pejabat yang berwenang atau Competent Authority … adalah pejabat di Indonesia, di negara mitra atau di yurisdiksi mitra yang berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional,” demikian penjelasan otoritas dalam beleid itu.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis SE Petunjuk Pemberian Insentif WP Terdampak Corona

Tax examination abroad, masih dalam beleid itu, meliputi tax examination abroad ke luar negeri dan tax examination abroad di dalam negeri. Tax Examination Abroad dilaksanakan sebagai tindak lanjut pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Adapun negara mitra atau yurisdiksi mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional yang dimaksud terkait dengan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Beberapa perjanjian internasional yang dimaksud antara lain persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), dan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

Baca Juga: Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online

Ada pula persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), persetujuan antar pemerintah (Intergovernmental Agreement), atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-41/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Baca Juga: DJP Siapkan Dua Skema Pemajakan Pelaku Ekonomi Digital

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional …,” demikian bunyi penggalan pertimbangan terbitnya beleid tersebut.

Baca Juga: Mau Nikmati Tarif PPh Badan 22%? DJP: Segera Lapor SPT Tahunan

Tax Examination Abroad adalah kehadiran perwakilan DJP dalam rangka pencarian dan/atau pengumpulan Informasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau sebaliknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dirjen Pajak, dalam beleid itu, berwenang untuk melaksanakan tax examination abroad secara resiprokal dengan pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan tax examination abroad dikoordinasikan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

“Pejabat yang berwenang atau Competent Authority … adalah pejabat di Indonesia, di negara mitra atau di yurisdiksi mitra yang berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional,” demikian penjelasan otoritas dalam beleid itu.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis SE Petunjuk Pemberian Insentif WP Terdampak Corona

Tax examination abroad, masih dalam beleid itu, meliputi tax examination abroad ke luar negeri dan tax examination abroad di dalam negeri. Tax Examination Abroad dilaksanakan sebagai tindak lanjut pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Adapun negara mitra atau yurisdiksi mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional yang dimaksud terkait dengan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Beberapa perjanjian internasional yang dimaksud antara lain persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), dan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

Baca Juga: Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online

Ada pula persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), persetujuan antar pemerintah (Intergovernmental Agreement), atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-41/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Baca Juga: DJP Siapkan Dua Skema Pemajakan Pelaku Ekonomi Digital
Topik : PER-02/2020, tax examination abroad, pertukaran informasi, EOI, data dan informasi, P3B, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 25 Agustus 2016 | 08:44 WIB
INDIA
Selasa, 23 Oktober 2018 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 11 November 2019 | 15:20 WIB
KOMPLAIN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 07:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Minggu, 05 April 2020 | 14:03 WIB
KAMUS DEFINISI PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 09:00 WIB
SE 09/2020
Minggu, 05 April 2020 | 08:39 WIB
KELAS PPN
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL