Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Terbaru! DJP Rilis Aturan Soal Tax Examination Abroad, Apa Itu?

A+
A-
7
A+
A-
7
Terbaru! DJP Rilis Aturan Soal Tax Examination Abroad, Apa Itu?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak menerbitkan beleid mengenai tata cara pelaksanaan tax examination abroad dalam rangka pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.

Beleid itu berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-02/PJ/2020. Beleid ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 27 Januari 2020 di Jakarta. Tanggal penetapan juga menjadi tanggal berlakunya aturan tersebut.

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional …,” demikian bunyi penggalan pertimbangan terbitnya beleid tersebut.

Baca Juga: Simak, Ini Penjelasan Terbaru dari DJP Soal Ketentuan Tax Allowance

Tax Examination Abroad adalah kehadiran perwakilan DJP dalam rangka pencarian dan/atau pengumpulan Informasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau sebaliknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dirjen Pajak, dalam beleid itu, berwenang untuk melaksanakan tax examination abroad secara resiprokal dengan pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan tax examination abroad dikoordinasikan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

“Pejabat yang berwenang atau Competent Authority … adalah pejabat di Indonesia, di negara mitra atau di yurisdiksi mitra yang berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional,” demikian penjelasan otoritas dalam beleid itu.

Baca Juga: Cerita AR DJP, Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews

Tax examination abroad, masih dalam beleid itu, meliputi tax examination abroad ke luar negeri dan tax examination abroad di dalam negeri. Tax Examination Abroad dilaksanakan sebagai tindak lanjut pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Adapun negara mitra atau yurisdiksi mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional yang dimaksud terkait dengan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Beberapa perjanjian internasional yang dimaksud antara lain persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), dan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

Baca Juga: DJP Janji Masalah Kode Verifikasi E-Filing DJP Online Selesai Hari Ini

Ada pula persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), persetujuan antar pemerintah (Intergovernmental Agreement), atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-41/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Baca Juga: Kata DJP, Google Anggap ‘Spam’ Kode Verifikasi E-Filing DJP Online

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional …,” demikian bunyi penggalan pertimbangan terbitnya beleid tersebut.

Baca Juga: Simak, Ini Penjelasan Terbaru dari DJP Soal Ketentuan Tax Allowance

Tax Examination Abroad adalah kehadiran perwakilan DJP dalam rangka pencarian dan/atau pengumpulan Informasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau sebaliknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dirjen Pajak, dalam beleid itu, berwenang untuk melaksanakan tax examination abroad secara resiprokal dengan pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan tax examination abroad dikoordinasikan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

“Pejabat yang berwenang atau Competent Authority … adalah pejabat di Indonesia, di negara mitra atau di yurisdiksi mitra yang berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional,” demikian penjelasan otoritas dalam beleid itu.

Baca Juga: Cerita AR DJP, Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews

Tax examination abroad, masih dalam beleid itu, meliputi tax examination abroad ke luar negeri dan tax examination abroad di dalam negeri. Tax Examination Abroad dilaksanakan sebagai tindak lanjut pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Adapun negara mitra atau yurisdiksi mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional yang dimaksud terkait dengan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Beberapa perjanjian internasional yang dimaksud antara lain persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), dan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

Baca Juga: DJP Janji Masalah Kode Verifikasi E-Filing DJP Online Selesai Hari Ini

Ada pula persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), persetujuan antar pemerintah (Intergovernmental Agreement), atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-41/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Baca Juga: Kata DJP, Google Anggap ‘Spam’ Kode Verifikasi E-Filing DJP Online
Topik : PER-02/2020, tax examination abroad, pertukaran informasi, EOI, data dan informasi, P3B, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 22 September 2016 | 16:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (13)
Jum'at, 23 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (14)
Jum'at, 24 Juni 2016 | 08:41 WIB
LAYANAN ONLINE DJP
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 05:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (27)
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG