Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Temui Celah Penghindaran Pajak, Kemenkeu Mulai Bidik Data Perbankan

A+
A-
9
A+
A-
9
Temui Celah Penghindaran Pajak, Kemenkeu Mulai Bidik Data Perbankan

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Kementerian Keuangan AS terus mengingatkan Internal Revenue Service (IRS) terkait pentingnya peran data dan informasi dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Deputy Assistant Secretary for Economic Policy di Kementerian Keuangan AS, Natasha Sarin, mengatakan ketentuan pelaporan data dan informasi keuangan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

"Informasi keuangan diperlukan agar IRS memiliki data untuk menentukan apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan dari berbagai sumber penghasilannya," ujar Sarin, dikutip Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah AS kepada kongres, bank seharusnya diwajibkan untuk melaporkan rekening dengan transaksi di atas US$600 kepada IRS.

Data agregat atas arus masuk dan arus keluar dari suatu rekening diperlukan karena saat ini IRS tidak memiliki data yang mumpuni untuk mengetahui penghasilan wajib pajak yang bersumber dari kegiatan-kegiatan tertentu.

Kelemahan ini sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak. Alhasil, ditemukan beberapa di antara wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk secara sengaja tidak membayar sesuai dengan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Apalagi dengan tingkat pemeriksaan IRS yang rendah dan kian menurun, mayoritas ketidakpatuhan wajib pajak berpeluang tak terlacak oleh otoritas.

Selama ini, kelemahan data IRS dan menurunnya aktivitas pemeriksaan telah dimanfaatkan oleh kelompok 1% terkaya AS menyembunyikan penghasilannya dari IRS.

"Dengan pelaporan data keuangan kepada IRS, IRS dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa akan meningkat," ujar Sarin.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Untuk saat ini, usulan mengenai pelaporan transaksi rekening wajib pajak oleh lembaga keuangan telah mendapatkan dukungan dari anggota Kongres AS dari Partai Demokrat. (sap)

Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, tax avoidance, IRS, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Dukung Ketahanan Energi, DJBC Berikan Sederet Fasilitas Kepabeanan

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020