Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Temuan Terindikasi Pidana Bisa Langsung Tersangkakan Pejabat

0
0
Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendar Ristriawan dalam Workshop Jurnalistik BPK di Yogyakarta, Jumat (23/9). (Foto: DDTCNews)

YOGYAKARTA, DDTCNews — Temuan pemeriksaan yang terindikasi pidana sudah bisa langsung menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, bukan lagi sekadar penyelidikan.

Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendar Ristriawan menyatakan dengan demikian, temuan tersebut sudah bisa menjadi dasar untuk menetapkan status tersangka kepada pejabat.

“Jadi aparat hukum bisa langsung masuk ke tahap penyidikan, bukan kembali lagi ke awal ke tahap penyelidikan,” katanya dalam Workshop Jurnalistik BPK yang digelar di Yogyakarta, Jumat (23/9).

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

Hendar menjelaskan ketentuan yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara itu tentu tidak datang dari ruang hampa.

Para pembuat UU ketika itu menyadari bahwa setelah sekian lama, banyak temuan-temuan pemeriksaan yang terindikasi pidana namun tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, pembuat UU ingin menjadikan ketentuan tersebut sebagai sebuah terobosan, terutama dalam rangka perbaikan penegakan hukum sekaligus perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

“Namun, kalau ada aparat penegak hukum yang dari temuan BPK terindikasi pidana lalu memulai lagi penyelidikan, ya itu sah dan tidak salah, meski sebetulnya mereka bisa langsung ke penyidikan,” tutupnya. (Bsi)

“Jadi aparat hukum bisa langsung masuk ke tahap penyidikan, bukan kembali lagi ke awal ke tahap penyelidikan,” katanya dalam Workshop Jurnalistik BPK yang digelar di Yogyakarta, Jumat (23/9).

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

Hendar menjelaskan ketentuan yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara itu tentu tidak datang dari ruang hampa.

Para pembuat UU ketika itu menyadari bahwa setelah sekian lama, banyak temuan-temuan pemeriksaan yang terindikasi pidana namun tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, pembuat UU ingin menjadikan ketentuan tersebut sebagai sebuah terobosan, terutama dalam rangka perbaikan penegakan hukum sekaligus perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

“Namun, kalau ada aparat penegak hukum yang dari temuan BPK terindikasi pidana lalu memulai lagi penyelidikan, ya itu sah dan tidak salah, meski sebetulnya mereka bisa langsung ke penyidikan,” tutupnya. (Bsi)

Topik : workshop jurnalistik, BPK, hendar ristriawan,
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI