Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Pajak Khusus untuk Investor Asing Diusulkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif Pajak Khusus untuk Investor Asing Diusulkan

Ilustrasi. Jaring ikan yang ditinggalkan menutupi terumbu karang di kawasan lindung Ko Losin, Thailand. Sekelompok penyelam sukarela dan Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir serta dibantu oleh Angkatan Laut Kerajaan Thailand, memindahkan 2.750 meter persegi di antaranya. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva/WSJ/sa.

BANGKOK, DDTCNews – Centre for Economic Situation Administration (CESA) Thailand mengusulkan tarif pajak penghasilan khusus untuk investor asing atas pendapatan yang diperoleh di negara tersebut. Mereka juga berencana mengizinkan orang asing untuk menikmati visa jangka panjang.

Juru bicara CESA Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan institusinya tengah merumuskan kebijakan yang memungkinkan wisatawan asing dapat berwisata dengan mudah ke Thailand di era new normal. Namun, perlu ada stimulus tambahan.

"Kami meminta badan-badan terkait agar cepat mengabulkan usulan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 17% atas pendapatan investor asing di Thailand," katanya, dikutip pada Sabtu (24/7/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Thanakorn mengatakan tarif pajak yang rendah akan membuat investor asing kembali menanamkan modalnya di Thailand sehingga ada daerah-daerah wisata dapat berkembang. Adapun pada saat ini, pemerintah menerapkan tarif pajak penghasilan progresif hingga 35%.

Saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan keputusan mengenai usulan tarif pajak 17% bagi investor asing. Salah satu yang dipertimbangkan adalah dampaknya terhadap pengumpulan pendapatan pemerintah.

Di sisi lain, Thanakorn menyebut CESA telah menyetujui skema visa jangka panjang kepada empat kelompok orang asing agar berdatangan ke Thailand. Mereka yakni warga asing kaya, pensiunan asing kaya, asing profesional kaya yang bekerja di Thailand, serta profesional asing yang sangat terampil.

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Keempat kelompok orang asing tersebut berhak atas visa hingga 10 tahun serta dapat membeli tanah dan properti di Thailand.

Pada kelompok warga asing kaya, CASA tidak menetapkan batasan usia tetapi diharuskan untuk berinvestasi setidaknya 16,4 juta baht atau Rp7,2 miliar dalam surat utang negara, properti, atau investasi asing langsung. Mereka juga harus memiliki pendapatan setidaknya US$80.000 (sekitar Rp116 juta) selama 2 tahun terakhir dan aset US$1 juta (ekitar Rp14,4 miliar).

Sementara pada kelompok pensiunan kaya, mereka harus berusia minimal 50 tahun dan memiliki pendapatan tahunan senilai US$40.000 (sekitar Rp58 juta), selain menginvestasikan US$250.000 (sekitar Rp362,2 juta) dalam surat uang negara atau real estat.

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Pada wisatawan asing kebanyakan, Thanakorn mengatakan CASA akan mengembangkan skema sandbox untuk kunjungan di Phuket. Mulai 1 Agustus 2021, wisatawan asing yang datang ke Phuket akan diizinkan bepergian ke destinasi wisata lain setelah 7 hari.

Destinasi wisata tersebut meliputi Koh Samui, Koh Phangan, dan Koh Tao di Surat Thani; Koh Phi Phi, Koh Ngai, dan Railay Bay di Krabi; serta Khao Lak, Koh Yao Yai, dan Koh Yao Noi di Phang Nga.

"Gubernur dari 3 provinsi itu harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mendatangkan wisatawan ke daerah tersebut," ujarnya, dilansir bangkokpost.com. (kaw)

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Topik : Thailand, insentif pajak, investor asing, pariwisata

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 17:30 WIB
DKI JAKARTA

Belum Bayar Pajak? Diskon PBB dan PKB Masih Bisa Dinikmati Bulan Ini

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax