Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Ambil Pajak Rokok

5
5

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Penggunaan pajak rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan menjadi salah satu topik yang dibahas di beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/9/2018).

Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan hingga akhir 2018 mencapai Rp10,98 triliun. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan hitungan BPJS Kesehatan sendiri yakni Rp11 triliun.

Penambalan defisit dengan pajak rokok ini akan diatur dalam revisi Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam beleid itu nantinya akan disebutkan kontribusi untuk BPJS Kesehatan sebesar 75% dari 50% penerimaan pajak rokok masing-masing daerah.

Baca Juga: Sejumlah Asumsi Makro Dasar Pengajuan RAPBN 2020 Disepakati

Selain topik itu, kabar lain juga datang dari Ditjen Pajak yang akan terus melakukan ekstensifikasi. Langkah ini ditempuh mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP). Apalagi, dari data yang ada, kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih bisa ditingkatkan.

Pada saat bersamaan, salah satu topik lain yang menjadi bahasan media nasional hari adalah terkait perubahan asumsi dasar makroekonomi. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengubah sejumlah asumsi dasar karena melihat perkembangan ekonomi global dan domestik.

Berikut ringkasannya.

Baca Juga: Sematkan Opini WTP, BPK Beri 3 Catatan atas LKPP 2018
  • Revisi Perpres Sudah Diteken Presiden Jokowi

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi mengatakan revisi Perpres No.12/2013 tentang JKN sudah diteken. Saat ini, revisi beleid itu masuk dalam tahap harmonisasi dan perundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nantinya, 75% dari separoh penerimaan pajak rokok akan digunakan untuk pendanaan defisit yang langsun masuk ke rekening BPJS Kesehatan. Sisanya, yakni 25%, akan digunakan untuk promosi kesehatan dan menyediakan sarana prasarana kesehatan.

  • BPJS Kesehatan: Penggunaan Pajak Rokok Lumrah:

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan alokasi pajak rokok untuk kesehatan lumrah dilakukan di negara lain seperti Thailand dan Filipina. Dari hasil rapat pihak BPJS Kesehatan dan DPR, beberapa usulan penyelamatan defisit dengan iuran ditolak.

Baca Juga: Pemerintah Sodorkan Usulan Asumsi Makro Ekonomi 2020, Ini Rinciannya

Usulan itu berupa kenaikan besaran iuran peserta PBI dan peserta bukan penerima upah (PBPU) secara moderat serta mengusulkan batas atas upah peserta pekerja penerima upah (PPU) badan usaha.

  • Jumlah Wajib Pajak Masih Belum Ideal:

Jumlah WP yang terdaftar per 1 Januari 2018 sebanyak 39,2 juta. Jumlah tersebut naik dari posisi awal 2017 sebanyak 36,5 juta. Pada periode yang sama, kepatuhan formal WP pun meningkat dari 16,6 juta menjadi 18 juta.

Direktur Kepatuhan Potensi dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menilai masih banyak orang yang sebenarnya masuk ke subjek pajak dan mempunyai objek pajak, tapi tidak memiliki NPWP. Hal ini akan direspons dengan langkah ekstensifikasi.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan
  • Sejumlah Asumsi Dasar Diubah:

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 dari usulan awal Rp14.400 per dolar AS, menjadi Rp14.500 per dolar AS. Selain itu, target rasio gini berubah dari 0,380-0,390 menjadi 0,380-0,385. (kaw)

Penambalan defisit dengan pajak rokok ini akan diatur dalam revisi Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam beleid itu nantinya akan disebutkan kontribusi untuk BPJS Kesehatan sebesar 75% dari 50% penerimaan pajak rokok masing-masing daerah.

Baca Juga: Sejumlah Asumsi Makro Dasar Pengajuan RAPBN 2020 Disepakati

Selain topik itu, kabar lain juga datang dari Ditjen Pajak yang akan terus melakukan ekstensifikasi. Langkah ini ditempuh mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP). Apalagi, dari data yang ada, kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih bisa ditingkatkan.

Pada saat bersamaan, salah satu topik lain yang menjadi bahasan media nasional hari adalah terkait perubahan asumsi dasar makroekonomi. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengubah sejumlah asumsi dasar karena melihat perkembangan ekonomi global dan domestik.

Berikut ringkasannya.

Baca Juga: Sematkan Opini WTP, BPK Beri 3 Catatan atas LKPP 2018
  • Revisi Perpres Sudah Diteken Presiden Jokowi

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi mengatakan revisi Perpres No.12/2013 tentang JKN sudah diteken. Saat ini, revisi beleid itu masuk dalam tahap harmonisasi dan perundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nantinya, 75% dari separoh penerimaan pajak rokok akan digunakan untuk pendanaan defisit yang langsun masuk ke rekening BPJS Kesehatan. Sisanya, yakni 25%, akan digunakan untuk promosi kesehatan dan menyediakan sarana prasarana kesehatan.

  • BPJS Kesehatan: Penggunaan Pajak Rokok Lumrah:

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan alokasi pajak rokok untuk kesehatan lumrah dilakukan di negara lain seperti Thailand dan Filipina. Dari hasil rapat pihak BPJS Kesehatan dan DPR, beberapa usulan penyelamatan defisit dengan iuran ditolak.

Baca Juga: Pemerintah Sodorkan Usulan Asumsi Makro Ekonomi 2020, Ini Rinciannya

Usulan itu berupa kenaikan besaran iuran peserta PBI dan peserta bukan penerima upah (PBPU) secara moderat serta mengusulkan batas atas upah peserta pekerja penerima upah (PPU) badan usaha.

  • Jumlah Wajib Pajak Masih Belum Ideal:

Jumlah WP yang terdaftar per 1 Januari 2018 sebanyak 39,2 juta. Jumlah tersebut naik dari posisi awal 2017 sebanyak 36,5 juta. Pada periode yang sama, kepatuhan formal WP pun meningkat dari 16,6 juta menjadi 18 juta.

Direktur Kepatuhan Potensi dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menilai masih banyak orang yang sebenarnya masuk ke subjek pajak dan mempunyai objek pajak, tapi tidak memiliki NPWP. Hal ini akan direspons dengan langkah ekstensifikasi.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan
  • Sejumlah Asumsi Dasar Diubah:

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 dari usulan awal Rp14.400 per dolar AS, menjadi Rp14.500 per dolar AS. Selain itu, target rasio gini berubah dari 0,380-0,390 menjadi 0,380-0,385. (kaw)

Topik : BPJS Kesehatan, pajak rokok, asumsi makro
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI