Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Tak Semua Negara Tandatangani Deklarasi Asia Soal Transparansi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Tak Semua Negara Tandatangani Deklarasi Asia Soal Transparansi Pajak

Gedung Ditjen Pajak. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyebut tidak semua negara yang hadir dalam pertemuan Asia Initiative turut menandatangani Bali Declaration.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan hanya 11 negara—dari 18 negara yang menghadiri pertemuan pertama Asia Initiative—telah menandatangani Bali Declaration pada 14 Juli 2022.

"Pada pertemuan Februari, pembentukan Asia Initiative dibahas pada tingkat pimpinan otoritas pajak. Sementara itu, penandatanganan deklarasi merupakan komitmen politik tingkat menteri keuangan," katanya, Jumat (15/7/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Mekar menerangkan terdapat perbedaan proses untuk memperoleh persetujuan menteri pada tiap negara. Menurutnya, beberapa negara ternyata memerlukan prosedur lebih panjang sebelum memberikan persetujuan.

"Namun demikian, ke depannya diharapkan jumlah negara yang ikut bergabung dalam Asia Initiative akan makin bertambah," tuturnya.

Untuk diketahui, negara yang turut menandatangani Bali Declaration pada 15 Juli 2022 antara lain Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Makau, Singapura, dan Thailand.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Negara yang turut menghadiri pertemuan pertama Asia Initiative, tetapi tidak menandatangani deklarasi antara lain Kamboja, China, Georgia, Mongolia, Pakistan, Filipina, dan Arab Saudi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Bali Declaration memberikan landasan politik yang kuat untuk mendukung kerja Asia Initiative ke depan.

"Asia Initiative adalah simbol dari upaya kolektif regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran dana gelap (illicit financial flow)," ujarnya.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Sri Mulyani berharap Asia Initiative dapat mengakselerasi penerapan standar transparansi pajak dan pertukaran informasi perpajakan oleh yurisdiksi-yurisdiksi Asia. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : asia initiative, pertukaran informasi, pajak, bali declaration, transparansi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut